SAMPIT – Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melayangkan protes keras terhadap PT Agrinas Palma Nusantara. Perusahaan tersebut diminta tidak hanya beretorika dalam pengelolaan kebun sawit sitaan Satgas PKH, tetapi benar-benar melibatkan masyarakat lokal melalui skema kerja sama operasional (KSO).
Ketua Harian DAD Kotim, Gahara, menegaskan tuntutan ini bukan sekadar wacana.
“Jangan cuma komunikasi tanpa hasil. Kami menuntut langkah konkret. Masyarakat hukum adat, BUMD, pengusaha lokal, hingga Bumdes harus dilibatkan. Kalau hanya nama besar dari luar daerah yang diakomodir, itu bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat lokal,” tegasnya, Kamis (18/9/2025).
Menurutnya, perjuangan ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kotim, terlebih perusahaan perkebunan punya kewajiban menyediakan plasma 20 persen bagi warga.
“Ini momentum yang tidak boleh dilewatkan. Hak-hak masyarakat harus benar-benar diberikan, bukan hanya jadi jargon. Kami tidak akan berhenti sampai ada realisasi nyata,” ujarnya.
Gahara juga menyoroti klaim PT Agrinas yang disebut sudah menjalin komunikasi dengan BUMD. Namun, ia menilai hal itu belum jelas.
“Kalau betul sudah ada KSO dengan BUMD, sebutkan secara terang benderang. Sampai hari ini kami belum melihat bukti konkrit di lapangan,” tegasnya.
DAD Kotim pun meminta pemerintah daerah turun tangan sebagai fasilitator. Bupati Kotim dan Gubernur Kalteng disebut telah menyatakan dukungan terhadap perjuangan masyarakat adat.
“Kami juga sudah minta Pemda segera memfasilitasi audiensi dengan PT Agrinas. Kalau masyarakat dilibatkan, potensi konflik di lapangan akan hilang,” ucapnya.
Ia menambahkan, perusahaan dari luar tidak bisa semena-mena menguasai lahan hasil sitaan tanpa menghormati hak masyarakat lokal.
“Yang sudah terlihat justru KSO PT Agrinas dengan Yayasan Pesantren Al Aisyah Bondowoso dari Jawa Timur. Sedangkan di sini juga banyak pesantren dan yayasan. Jangan sampai masyarakat kita hanya jadi penonton,” tandasnya.
DAD Kotim menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ke tingkat pusat bila PT Agrinas tetap bersikap tertutup dan tidak menindaklanjuti tuntutan masyarakat adat. (pri/cen)
BACA JUGA : DAD Kotim Soroti Kebijakan Agrinas, Gahara: Masyarakat Dayak Jangan Hanya Jadi Penonton di Tanah Sendiri
