KASONGAN – Bupati Katingan, Saiful, S.Pd, M.Si didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Dr. Ir. Cristian Rain, MT dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Katingan, Yobie Sandra, S.STP, MA melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (RI), Raja Juli Antoni beserta jajarannya.
Audensi dilaksanakan di Rumah Jabatan Menteri Kehutanan, di Jakarta, Selasa (09/09/2025). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana koordinatif dan penuh perhatian terhadap berbagai isu strategis yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan sejumlah persoalan penting, di antaranya adalah tidak pernah diterimanya Dana Bagi Hasil– Dana Reboisasi (DBH-DR) oleh Kabupaten Katingan sejak tahun 2018. “Padahal, Kabupaten Katingan merupakan salah satu daerah dengan kontribusi signifikan terhadap pelestarian kawasan hutan di Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti keterbatasan ruang terbuka untuk pembangunan yang hanya sekitar 12,56 persen dari total wilayah. Hal itu sangat membatasi pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik. Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga mengusulkan pembentukan Taman Hutan Raya (Tahura) sebagai salah satu alternatif pengelolaan kawasan konservasi yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat.
Persoalan karbon trading juga menjadi topik utama dalam audiensi tersebut. “Hingga saat ini, mekanisme perdagangan karbon belum memberikan dampak langsung atau manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Meskipun, wilayah Katingan merupakan bagian dari proyek karbon berskala internasional,” terang Saiful.
Masalah lain yang turut diangkat adalah persoalan pengelolaan Hutan Lindung Sebangau. “Terkai itu, perlu penanganan lintas sektor dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem,” ujar Bupati.
Menurut dia, audiensi ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Katingan untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan Kementerian Kehutanan RI, khususnya dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kami berharap ada solusi konkret dan perhatian lebih terhadap permasalahan yang dihadapi Kabupaten katingan. Dukungan dari pemerintah pusat sangat kami harapkan, untuk mendorong pembangunan daerah tanpa mengabaikan kelestarian hutan,” ungkap Saiful.
Pemkab Katingan berkomitmen, untuk terus memperjuangkan hak-hak daerah serta memperkuat pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat. (ndi)
BACA JUGA : Bahas Sekolah Rakyat Terintegrasi, Pemkab Katingan Koordinasi ke Kemensos RI
