PALANGKA RAYA – Meski hujan deras dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap tidak bisa diabaikan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng mencatat, sejak 1 Januari hingga 7 September 2025, terdapat 1.793 titik hotspot. Dari jumlah itu, 485 kejadian karhutla sudah terjadi dengan total luas lahan terbakar mencapai 720,81 hektare.
Pada laporan harian 7 September 2025, hanya ditemukan satu hotspot tanpa kejadian karhutla maupun groundcheck.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalteng, Alpius Patanan, menegaskan bahwa meski curah hujan meningkat, kawasan rawan tetap harus diwaspadai. “Ancaman kebakaran masih ada, khususnya di wilayah tenggara dan selatan Kalteng yang merupakan areal gambut. Personel di lapangan kami dorong untuk tetap siaga,” jelasnya, Senin (8/9/2025).
Untuk mengantisipasi, BPBD Kalteng telah mengaktifkan 77 pos lapangan (poslap) di seluruh wilayah provinsi. Status siaga darurat karhutla juga ditetapkan melalui SK Gubernur Kalteng Nomor 188.44/288/2025 yang berlaku sejak 29 Juli hingga 20 Oktober 2025. Sejumlah kabupaten, termasuk Sukamara, Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat, turut mengeluarkan keputusan serupa.
Kepala Pelaksana BPBD Kalteng, Ahmad Toyib, menambahkan bahwa peningkatan kapasitas personel terus dilakukan melalui latihan, simulasi, dan pengarahan rutin. “Selain karhutla, kami juga menyiapkan personel menghadapi kebakaran permukiman yang akhir-akhir ini cukup sering terjadi,” ujarnya.
Toyib juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan. “Kami mengingatkan agar tidak membakar lahan kering atau membuang puntung rokok sembarangan. Sedikit kelalaian bisa memicu bencana besar,” tegasnya.
Data ini menjadi pengingat bahwa meskipun kondisi cuaca kerap berubah, ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalteng tetap nyata dan memerlukan kewaspadaan bersama. (ifa/cen)
BACA JUGA : Target Cetak Sawah Baru 85 Ribu Hektare, Kalteng Siap Jadi Lumbung Pangan Nasional
