PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya kembali mendapat sorotan publik. Kritik kali ini datang dari mahasiswa yang menilai ada anggota dewan yang tidak optimal dalam menjalankan kewajibannya, termasuk soal kehadiran dalam sidang.
Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Palangka Raya, Pebriyanto, menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap anggota dewan yang jarang masuk kantor.
“Harus dievaluasi. Dampaknya jelas, mereka tidak menjalankan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Faktanya, ada yang tidak memenuhi kewajibannya. Ini harus dibenahi dari internal DPRD Kota Palangka Raya,” ujarnya saat ditemui media, Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, evaluasi tidak hanya tanggung jawab pimpinan DPRD, tetapi juga partai politik pengusung anggota dewan tersebut. “Partai wajib melakukan evaluasi. Ketua DPRD juga perlu mengevaluasi anggotanya. Kalau dibiarkan berlarut-larut, masyarakat harus berperan aktif memberikan kritik,” tambahnya.
Pebriyanto juga menyoroti kurangnya kritik langsung dari masyarakat terhadap DPRD Kota Palangka Raya. Menurutnya, hal ini membuat sebagian anggota merasa tidak diawasi. “Masyarakat lebih sering mengkritisi DPRD provinsi atau DPR RI, sementara DPRD kota jarang disentuh,” ungkapnya.
Selain itu, ia menilai keterbukaan informasi tentang kinerja DPRD Kota Palangka Raya masih minim. “Masyarakat jarang tahu siapa anggota DPRD sekarang. Mereka hanya dikenal saat pemilu lewat spanduk atau baliho, tapi tidak jelas apa yang dikerjakan. Padahal, mereka punya tanggung jawab di daerah pemilihannya,” tegasnya.
Ia pun mendorong masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan, untuk lebih aktif meninjau dan mengawasi wakil rakyat. “Ada anggota DPRD yang aktif, tapi tidak terekspos. Perlu transparansi supaya publik tahu siapa yang benar-benar bekerja,” tutup Pebriyanto. (ter/cen)
BACA JUGA : Mahasiswa Gelar Aksi Damai di Depan DPRD Kalteng, Suarakan Isu Nasional hingga Daerah
