PALANGKA RAYA – Rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menuai penolakan dari sejumlah mahasiswa. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan.
“Semua masih di meja Pak Gubernur. Kita akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau memang dirasa perlu, tentu akan dipertimbangkan, tapi sekarang kita sedang melaksanakan efisiensi anggaran,” kata Edy, Selasa (2/9/2025).
Ia menambahkan, hingga saat ini Pemprov Kalteng masih menggunakan standar lama terkait gaji dan tunjangan DPRD karena keterbatasan APBD.
“Belum ada kenaikan, sementara masih menggunakan yang lama,” ujarnya.
Edy menekankan bahwa kondisi keuangan daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, termasuk menyangkut belanja DPRD. Terlebih, Pemprov Kalteng masih berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.
“Kita akan lihat dulu kemampuan APBD. Potensi PAD sebenarnya besar, tapi belum maksimal. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam mengelola anggaran,” pungkasnya. (ifa/cen)
BACA JUGA : Gubernur Ajak KNPI Jadi Mitra Pembangunan dan Ingatkan Pemuda Tidak Terprovokasi
