KUALA KAPUAS – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kapuas menggelar aksi demonstrasi di bundaran Raja Bunu, tepat di depan kantor DPRD Kabupaten Kapuas, Senin (1/9/2025) siang.
Aksi dipimpin Ketua HMI Cabang Kapuas Ahmad Fauzi bersama Ketua GMNI Cabang Kapuas Etie, S.H. Massa dikawal aparat keamanan gabungan dari Kodim 1011/KLK dan Polres Kapuas.
Dalam aksinya, massa menyampaikan belasan poin tuntutan. Beberapa di antaranya:
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.
- Revisi RUU Pemilu dan redesain sistem Pemilu 2029.
- Reformasi DPR: rampingkan anggaran dan jumlah anggota DPR.
- Hapus perlakuan istimewa bagi anggota DPR, termasuk fasilitas khusus, PPH21 ditanggung APBN, dan tunjangan pensiun seumur hidup.
- Menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
- Berikan standar gaji layak bagi guru se-Indonesia.
- Hapus outsourcing, tolak upah murah, dan naikkan UMP 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
- Bentuk Satgas PHK untuk melindungi pekerja.
- Reformasi pajak perburuhan, termasuk penghapusan pajak pesangon, THR, JHT, serta diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.
- Desakan pengangkatan tenaga kontrak (R1–R4) menjadi P3K, khususnya di Kapuas.
- Mendesak pembenahan PDAM Kapuas terkait kualitas air.
- Usut tuntas dugaan korupsi proyek RTH Simpang Adipura dan Hutan Kota.
- DPRD harus aspiratif, transparan, dan akuntabel dalam kinerja serta pembuatan Perda.
Aksi demonstrasi itu diakhiri dengan audiensi. Perwakilan massa diterima langsung oleh Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas di ruang gabungan kantor DPRD. Setelah berdiskusi, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (alx/cen)
