PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, menegaskan potensi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kalteng sangat besar. Sayangnya, hingga kini pemanfaatannya belum maksimal.
Menurut Edy, jika seluruh kebutuhan BBM perusahaan besar di Kalteng dapat disuplai dari dalam daerah, potensi penerimaan bisa mencapai Rp 3 triliun. Namun saat ini, yang baru tergarap hanya sekitar Rp 1,2 triliun.
“Potensi BBM kita di Kalteng sebenarnya bisa mencapai Rp 3 triliun. Sayangnya, sekarang baru mampu Rp 1,2 triliun. Salah satu contohnya, perusahaan besar seperti Sinarmas masih mengambil BBM dari luar Kalteng,” jelas Edy, Rabu (27/8/25).
Kondisi ini, lanjut Edy, membuat Kalteng kehilangan peluang pendapatan yang semestinya masuk ke kas daerah. Untuk itu, Pemprov mendorong pembangunan depo-depo BBM agar perusahaan besar bisa mengambil pasokan langsung dari wilayah setempat.
“Kalau depo-depo bisa dibangun di Kalteng, kontribusi PAD akan semakin nyata,” tegasnya.
Selain isu BBM, Edy juga menyoroti sistem pembagian pajak yang menurutnya belum menguntungkan Pemprov. Saat ini, 70 persen pajak masuk ke kabupaten/kota, sementara provinsi hanya mendapat 30 persen.
“Sekarang posisi Provinsi Kalteng sangat tidak diuntungkan. Dari pajak opsen dan lainnya, 70 persen itu untuk kabupaten/kota, provinsi hanya kebagian 30 persen,” ungkapnya.
Meski begitu, kebijakan itu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota meningkat tajam. Seperti Kabupaten Kapuas yang kini memiliki APBD Rp 4 triliun, Muara Teweh Rp 3 triliun, dan Murung Raya lebih dari Rp 2 triliun.
Agar tidak tertinggal, Pemprov Kalteng tengah menyiapkan strategi pembagian wilayah menjadi tiga zona besar untuk mempermudah koordinasi dengan daerah, khususnya di wilayah timur.
“Dengan koordinasi yang lebih kuat, perusahaan dan sektor lain bisa lebih banyak memberi kontribusi untuk daerah,” jelas Edy.
Ia menegaskan langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov untuk mendongkrak PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal.
“Intinya, Pemprov tidak tinggal diam. Kita terus mencari terobosan agar PAD meningkat, salah satunya lewat optimalisasi BBM lokal, koordinasi lintas daerah, dan penataan sistem pajak yang lebih adil,” pungkasnya. (ifa/cen)
BACA JUGA : Pemprov Kalteng Soroti Produktivitas BUMD, Banama Tingang Jadi Perhatian
