PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) memastikan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025 tetap berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini ditegaskan Bupati Murung Raya, Heriyus SE, dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun 2025 bersama DPRD Murung Raya, Senin (25/8/2025).
“Sesuai agenda paripurna hari ini, penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) 2025 merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus menjaga ketangguhan fiskal daerah dalam menghadapi dinamika global maupun lokal,” jelas Heriyus.
Menurutnya, pengajuan RAPBD-P difokuskan pada peningkatan akses pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang merata, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan nota kesepakatan yang ditandatangani, struktur APBD Perubahan 2025 mengalami penyesuaian, antara lain pendapatan Daerah turun dari Rp2,579 triliun menjadi Rp2,479 triliun (berkurang Rp99,6 miliar). Belanja Daerah naik dari Rp2,579 triliun menjadi Rp2,808 triliun (bertambah Rp228,9 miliar).
Penerimaan Pembiayaan meningkat signifikan dari Rp12,9 miliar menjadi Rp504,1 miliar, bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Defisit anggaran akan ditutup melalui pemanfaatan SiLPA sebesar Rp491,1 miliar yang dikelola secara cermat dan akuntabel untuk mendukung program pembangunan produktif.
“Dengan postur yang adaptif namun terukur, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah belanja daerah berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah,” tegas Heriyus. (udi/cen)
BACA JUGA : Pemkab Mura Pastikan Data Penerima BLT Tidak Tumpang Tindih, Launching 1 Agustus
