PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan daerah.
Ia bahkan menyarankan, apabila BUMD tidak mampu menunjukkan kinerja baik, maka pengelolaannya lebih baik diserahkan kepada pihak swasta.
“Jika beberapa BUMD tidak bisa efektif, lebih baik kita serahkan ke swasta saja. Itu kan jelas. Seperti BUMD Hotel Dandang Tingang, kalau tidak maksimal lebih baik diserahkan ke swasta,” ucap Purdiono, Kamis (21/8/2025).
Menurutnya, lemahnya peran BUMD terlihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hingga kini belum menunjukkan capaian maksimal. Padahal, BUMD diharapkan bisa menjadi salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sayangnya, hingga sekarang BUMD justru lebih sering mendapat subsidi dari APBD melalui penyertaan modal, ketimbang menyumbang keuntungan,” tegasnya.
Purdiono juga menyinggung persoalan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng yang dipengaruhi oleh ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Sebenarnya penurunan APBD itu di DBH transfer pusat. Kalau pendapatan stabil saja. Jadi kita tidak bisa berharap penuh pada DBH. Ketika dituangkan di APBD tapi ternyata tidak ditransfer, itu yang menyebabkan defisit,” jelasnya.
Untuk itu, DPRD Kalteng akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menguak permasalahan mendasar yang membuat BUMD tidak berfungsi maksimal.
“Nanti kita lihat dan panggil pihak BUMD. Agar jelas apa permasalahannya, sehingga kita tidak berspekulasi. Harapannya BUMD bisa benar-benar berfungsi optimal dan jadi penopang PAD Kalteng,” pungkas Purdiono. (rdi/cen)
BACA JUGA : Fraksi Gerindra DPRD Kalteng Tekankan Ketahanan Pangan dan Mitigasi Bencana dalam Perubahan APBD 2025
