PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya arah kebijakan dalam Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 untuk menjawab persoalan mendasar masyarakat, khususnya ketahanan pangan dan penanggulangan bencana.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Endang Susilawatie, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna Ke-20 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Selasa (19/8/2025) malam.
Menurut Endang, penyusunan perubahan APBD didasarkan pada capaian kinerja program yang sedang berjalan, dinamika ekonomi global maupun nasional, inflasi daerah, serta isu strategis lokal. Selain itu, penyusunan ini juga berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah disepakati bersama.
“Langkah perubahan APBD ini harus diarahkan secara tajam untuk memperkuat layanan dasar pendidikan dan kesehatan, sekaligus menjawab masalah aktual masyarakat Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Endang menyoroti harga beras dan bahan pangan lain yang masih menjadi penyumbang inflasi, terutama di wilayah pedalaman dengan akses distribusi terbatas. Ia juga mengingatkan ancaman kekeringan lokal serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tetap perlu diantisipasi meski BMKG memprediksi musim kemarau 2025 berlangsung relatif normal.
“Karena itu, Fraksi Gerindra menekankan agar alokasi anggaran perubahan benar-benar memperkuat ketahanan pangan daerah, menyediakan cadangan beras pemerintah yang memadai, memperbaiki rantai distribusi hingga ke pedalaman, serta mendukung sarana dan prasarana penanggulangan bencana kekeringan maupun karhutla,” tegasnya.
Dengan fokus tersebut, Fraksi Gerindra berharap perubahan APBD 2025 mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. (rdi/cen)
