MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD Muara Teweh, Senin (11/8/2025). Rapat ini membahas berbagai keluhan masyarakat serta masukan terkait peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit milik daerah tersebut.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli, dan dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara, Gazali Montallatua, Direktur RSUD Muara Teweh, dr. Tiur Maida, jajaran rumah sakit, serta sejumlah anggota DPRD Barito Utara.
“Kami mohon penjelasan dari Direktur RSUD terkait berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD,” ujar Gazali dalam rapat tersebut. Ia berharap agar pelayanan RSUD Muara Teweh dapat terus ditingkatkan demi kepentingan masyarakat luas.
Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Muara Teweh, dr. Tiur Maida, menyatakan bahwa pihaknya siap menerima semua kritik dan saran.
“Kami siap mendengarkan apa saja yang menjadi masukan demi perbaikan pelayanan RSUD Muara Teweh agar bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, beberapa anggota DPRD menyampaikan berbagai temuan dan keluhan warga. Patih Herman AB menyoroti ketersediaan obat bagi peserta BPJS, terutama obat yang tidak ditanggung BPJS agar pihak rumah sakit dapat memberikan informasi yang jelas kepada pasien. Ia juga menyinggung tarif parkir yang masih diberlakukan bagi keluarga pasien yang keluar-masuk rumah sakit, serta ketersediaan toilet di ruang bersalin yang dinilai belum memadai.
Meski demikian, Patih juga memberikan apresiasi kepada pihak RSUD yang dinilai responsif terhadap keluhan masyarakat.
Sementara itu, Anggota DPRD Taufik Nugraha menyoroti iklim kerja internal RSUD yang menurutnya kurang kondusif, sehingga menyebabkan sejumlah dokter spesialis memilih meninggalkan tugas.
“Kalau saya dengar, dokter di RSUD banyak yang kurang. Ini harus dicari tahu penyebabnya,” tegasnya.
Anggota lainnya, Tajeri, menyoroti adanya laporan keliru diagnosis penyakit dan berharap fasilitas RSUD dapat dilengkapi, termasuk layanan pemeriksaan MCU yang dibutuhkan untuk administrasi calon tenaga pendidik atau dosen. Ia juga mengusulkan agar biaya parkir dihapuskan di lingkungan RSUD.
“Pendapatan lain di luar parkir kita masih ada,” katanya.
Rapat tersebut menjadi wadah penting bagi DPRD dan manajemen RSUD Muara Teweh untuk mencari solusi bersama demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Barito Utara.
Dari hasil pembahasan, disepakati dua kesimpulan utama:
- Penambahan alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai (BHP), dan kebutuhan operasional RSUD akan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
- DPRD Barito Utara bersama Pemkab Barito Utara akan menjadwalkan kunjungan lapangan ke RSUD Muara Teweh dalam waktu dekat. (tia/cen)
