PALANGKA RAYA – Langkah tegas Bupati Pulang Pisau (Pulpis), Ahmad Rifa’i, dalam melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan akibat distribusi alat berat, mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).
Rifa’i sebelumnya menegaskan larangan penggunaan jalur darat untuk distribusi alat berat dalam program cetak sawah, dan menyarankan penggunaan jalur sungai sebagai alternatif.
Pernyataan tersebut menuai apresiasi dari Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana. Ia menilai bahwa kebijakan itu mencerminkan kepedulian serius kepala daerah terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur di wilayahnya.
“Idealnya distribusi alat berat memang harus melalui jalur yang dampaknya paling minimal. Jika memungkinkan lewat sungai, itu menjadi solusi yang lebih baik, selama tetap efisien dari sisi anggaran,” ujar Okki, Selasa (6/5/2025).
Okki juga menambahkan, tantangan terbesar saat ini adalah mencari solusi transportasi yang paling efektif, efisien, dan tidak merugikan masyarakat atau pemerintah daerah.
Program cetak sawah tetap harus berjalan, namun tidak dengan mengorbankan jalan yang menjadi akses utama masyarakat.
“Semua pihak harus berpikir matang tentang dampak jangka panjang. Jangan sampai pembangunan di satu sisi justru merusak di sisi lainnya,” katanya.
Sementara Legislator DPRD Kalteng Dapil V yang meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Tomy Irawan, menyarankan agar dilakukannya komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Pemerintah Pusat.
“Karena hal ini merupakan kepentingan bersama terhadap masyarakat dan pemerintah juga. Hal ini merupakan bantuan untuk masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dan Provinsi Kalteng,” ucapnya.
“Siapa tahu pemerintah pusat ada memberikan kompensasi, terkait alat berat yang akan melewati jalan di Kabupaten Pulang Pisau tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, larangan dari Bupati Rifa’i muncul atas kekhawatiran terhadap potensi kerusakan jalan akibat mobilisasi alat berat dengan bobot tinggi.
Ia menegaskan bahwa distribusi lewat darat bisa berdampak besar, baik dari sisi anggaran perbaikan jalan maupun kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan umum.
Langkah bupati ini dinilai sebagai contoh konkret dari kepala daerah yang tidak hanya fokus pada percepatan proyek, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh. (rdi/cen)
BACA JUGA : Okki Siap Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat
