Kepala Daerah Diminta Berupaya Jaga Inflasi

Kepala Daerah
Asisten II Setda Kabupaten Katingan, Eka Surya Dilaga didampingi Kabag EKSDA, Merkurius Abed Nego mengikuti acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin, baru-baru ini. Foto: IST

KASONGAN – Asisten II Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Katingan, Eka Surya Dilaga didampingi Kabag EKSDA Setda Kabupaten Katingan, Merkurius Abed Nego mengikuti acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui video conference pada Ruang Media Center Diskominfostandi Kabupaten Katingan, baru-baru ini.

Rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dilaksanakan setiap minggu tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, I Jakarta. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI-Polri, serta stakeholder terkait.

Khusus di Kabupaten Katingan, turut dihadir perwakilan Kejaksaan Katingan, perwakilan Dinas Perdagangan, serta perwakilan Perangkat Daerah atau pimpinan instansi vertikal terkait.

Menurut Asisten II, dalam arahannya Mendagri menyampaikan bahwa inflasi Indonesia menurun dari 4,97 menjadi 4,33 dari Maret ke April 2023. Hal tersebut, berdasarkan data yang dirilis oleh pihak Badan Pusat Statistik (BPS).

“Upaya yang dilakukan oleh Kemendagri yang bersinergi dengan pemerintah daerah tampaknya berdampak positif dalam mengendalikan laju inflasi,” ujar usai mengikuti rapat.

Eka juga menyampaikan, jika dalam rakor tersebut Mendagri menyebut ada beberapa komoditas yang masih perlu mendapat atensi oleh seluruh pemerintah daerah. Diantaranya beras, minyak, dan gula yang belum merata di berbagai tempat.

“Kondisi inflasi 10 provinsi, kabupaten atau kota dengan IPH tertinggi, sementara Provinsi Riau berada pada angka 4,9 persen urutan ke 10 tingkat provinsi dengan IPH tertinggi,” tuturnya.

Terkait itu, masing-masing kepala daerah diminta untuk terus melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga Inflasi.

“Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan guna kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan,” ungkap Asisten II. (ndi)