PALANGKA RAYA-Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Tengah (Kalteng) di-deadline untuk mengosongkan serta mengembalikan kantor dan mobil atau kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional agar segera dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kalteng.
Deadline tersebut paling lambat dilaksanakan oleh KONI Kalteng pada tanggal 15 Februari 2023 mendatang. Pemerintah Provinsi Kalteng memiliki alasan dalam meminta KONI Kalteng mengosongkan dan mengembalikan kendaraan operasional tersebut.
Dalam surat yang beredar dengan kop surat Pemerintah Provinsi Kalteng Sekretariat Daerah yang ditandatangani oleh Plh Sekretaris Daerah, Ir Leonard S Ampung MM MT, menyebutkan bahwa tahapan pemilu serentak sudah dimulai dan kepada setiap pemerintah daerah dituntut untuk segera membentuk Desk Pemilu.
Oleh pembentukan Desk Pemilu tersebut, maka akan diperlukan sekretariat untuk Desk Pemilu. Dengan sangat terpaksa kami sampaikan bahwa Gedung KONI Provinsi Kalteng yang digunakan saat ini, akan kami gunakan sebagai kantor Desk Pilkada Kalteng, seperti dikutip dalam Surat Bernomor 900/112/Sekre-12/Dispora tanggal 27 Januari 2023 tersebut.
Selain gedung KONI. Dalam surat tersebut, meminta mobil/kendaraan operasional yang telah dipinjam-pakaikan kepada pengurus KONI Kalteng untuk sementara waktu ditarik untuk dipergunakan oleh personel di Sekretariat Deks Pemilu.
Tidak hanya itu saja. KONI Kalteng pun diminta untuk menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tahun anggaran 2022 secara lengkap dengan bukti-bukti penggunaannya. Laporan SPJ dana hibah tersebut diminta disampaikan oleh pengurus KONI Kalteng selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2023.
Menangapi surat Pemerintah Provinsi Kalteng itu, Ketua Harian KONI Kalteng, Cristian Sancho, mengaku kaget. Ia tidak mengira pemprov akan mengambil langkah seperti itu.
“Saya harap pemprov bisa mempertimbangkan kembali, karena dengan adanya ini bisa merugikan olahraga yang ada di daerah kita,” ungkap Sanchi, Sabtu (28/1) dikutip dari kaltengonline.com.
“Kalau kendaraan mau ditarik, saya akan membuat serah terimanya nanti. Kalau memang diminta untuk keluar kami kana keluar, tapi pemerintah harus punya solusi mau dikemanakan kami ini, yang pasti masyarakat, atlet, dan pelatih bisa melihat siapa yang salah,” terang Sancho.
Sancho pun menyebutkan, adanya surat pemerintah ini lantaran buntut dari konflik internal yang selama ini masih belum selesai. Dimana adanya rapat pleno dengan penunjukkan ke salah satu nama setelah mundurnya Ketua Umum KONI Kalteng, Eddy Raya Samsuri.(cen)
