KASONGAN – Terdapat 11 prioritas pembangunan daerah Kabupaten Katingan pada Tahun 2023. Terkait itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Katingan melalui Juru Bicaranya, Toni Yosepta mengatakan, semua prioritas pembangunan tersebut memang sangat diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat.
“Sehingga, prioritas pembangunan tersebut memang harus dapat tertuang di dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 ini,” tuturnya saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, pada Rapat Paripurna, baru-baru ini.
Dari 11 poin tersebut, Fraksi Partai Golkar menyoroti program prioritas ke 8 yakni pelayanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah. Pasalnya, sampai saat ini hal tersebut masih sangat jauh dari yang seharusnya sudah dirasakan oleh masyarakat di bagian utara serta beberapa di bagian tengah.
“Seperti jalan tembus ke Desa Tumbang Tungku, Geragu ke jalan poros,” sebut Toni.
Demikian juga dengan beberapa prioritas pembangunan yang terkait dengan bidang kesehatan, pendidikan berkualitas dan terjangkau, bidang penguatan ekonomi lokal berbasis pertanian. Termasuk pula kemandirian masyarakat dan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta penanganan bencana banjir secara sistematis dan terstruktur.
“Kami dari Fraksi Partai Golkar secara umum ingin meminta gambaran dari pemerintah daerah mengenai strategi pembangunan yang akan dilaksanakan, agar apa-apa yang menjadi prioritas pembangunan yang diwujudkan. Tentu hal ini sangat berhubungan dengan sisa prioritas pemerintah, mengingat sekarang tahun anggaran 2023 merupakan tahun anggaran terakhir,” ujarnya.
Fraksi Partai Golkar juga meminta segala bentuk informasi pembangunan dan hal-hal yang penting dapat diberitakan dan disebarkan secara luas kepada masyarakat secara cepat, akurat dan terpercaya baik itu melewati media resmi pemerintah daerah maupun media-media yang sudah tersedia.
Sehingga, informasi yang didapatkan oleh masyarakat adalah informasi akurat dan terhindar dari informasi Hoax yang menyesatkan.
“Terkait Raperda Tentang APBD Kabupaten Katingan tahun anggaran 2023, Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju untuk dibahas pada Rapat Gabungan Komisi DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tutupnya. (ndi)
