PALANGKA RAYA – Ratusan masyarakat adat dayak Kalteng menggelar aksi damai untuk menolak keberadaan organisasi masyarakat (Ormas) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Jumat (26/11/2021).
Aksi tersebut digelar di dua tempat yakni, di Bundaran Besar dan di Betang Hapakat, Jalan RTA Milono, Kota Palangka Raya.
Aksi damai dimulai dengan melakukan pemotongan hewan kurban yakni, babi dan kerbau sebagai tanda ritual adat dayak.
Ketua Koordinator Aksi Damai, Bambang Irawan, mengatakan jika aksi ini merupakan bentuk keprihatinan pihaknya terhadap keberadaan TBBR yang mulai masuk di Kalteng.
“Jadi hari ini ada sekitar 30 ormas dayak yang bersatu melakukan aksi damai untuk menolak keberadaan TBBR,” katanya.
Dijelaskannya, selama ini adat dan budaya yang dibawa oleh ormas tersebut, dinilai bertentangan dengan adat budaya lokal masyarakat dayak Kalteng.
Bahkan, ormas tersebut juga tidak pernah melakukan koordinasi bersama pemerintah, tokoh adat, lembaga adat hingga masyarakat lokal.
“Kami sangat sesalkan itu. Juga adat budaya yang dibawa, bukan adat Kalteng, salah satunya falsafah Huma Betang yang selalu kita gaungkan. Jadi tolong ini bentuk keprihatinan kami tentang keberadaan TBBR,” ucapnya.
Untuk itu, dirinya meminta kepada ormas TBBR, agar dapat membawa kembali segala adat dan budaya ke kampung halamannya yakni, di Kalimantan Barat (Kalbar).
“Di sini, kalian merupakan tamu kami. Begitu pun sebaliknya, di sana kami merupakan tamu kalian. Jadi silahkan tumbuh dan berkembang di Kalbar, kami tentu akan dukung,” jelasnya.
Di sisi lain, Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalteng, Katma F. Dirun, mengatakan jika ormas harus memiliki dua legalitas yakni, yang pertama organisasi masyarakat harus memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui kepengurusan Kesbangpol Provinsi.
“Lalu ormas juga harus memiliki legalitas akta notaris dari Kemenkumham. Namun demikian pemerintah baik, provinsi, kabupaten/kota, dalam kapasitas sebagai perwakilan pemerintah pusat, tetap melakukan pembinaan karena pada posisi sebagai pembina semua organisasi masyarakat,” jelasnya.
Kedepan, pihaknya akan lebih mengoptimalkan pembinaan kepada seluruh ormas yang ada di Kalteng. Harapan kedepan tidak ada lagi konflik yang terjadi antarormas di Kalteng.
“Tapi yakinlah semua ormas adalah masyarakat kita, pemerintah provinsi tetap melaksanakan pembinaan untuk membangun keharmonisan,” pungkasnya. (rdo/cen)
BACA JUGA : Aksi Tolak Pasukan Merah TBBR Kalteng, Polisi Akan Terjunkan 450 Personel
