TAMIANG LAYANG – Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kalteng kukuhkan desa /kelurahan sadar hukum di Kabupaten Barito Timur.
Kegiatan dilaksanakan di Aula Bupati Barito Timur, Senin (8/11/2021). Pengkuhan dilakukan Kakanwil Kemenkumham Kalteng, melalui Kepala Bidang Hukum, Agustina Dayaleluni, didampingi pejabat pengawas pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Turut hadir, Bupati Barito Timur, Ampera A.Y. Mebas, dan Sekretaris Daerah Barito Timur, Panahan Moetar, serta Forkofimda Kabupaten Barito Timur, para camat, kepala desa dan lurah yang memperoleh pengukuhan desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan Sadar hukum.
Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Kalteng, melalui Kepala Bidang Hukum, Agustina Dayaleluni, menyampaikan ucapkan terima kasih secara khusus terhadap pemerintah Kabupaten Bartim untuk dukungan terhadap program peningkatan kesadaran hukum masyarakat diantaranya melalui kegiatan pengukuhan desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum.
“Kami juga mengungkapkan apresiasi dan rasa bangga kepada camat serta kepala desa atau lurah yang telah berhasil mencapai prestasi dalam memasyarakatkan hukum diwilayahnya terutama ditengah keterbatasan ruang dan waktu, karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19,” terangnya.
Pengukuhan desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum di Provinsi Kalteng Tahun 2021 adalah wujud peningkatan kesadaran hukum dimasyarakat.
Sampai dengan Tahun 2020 sudah dilakukan peresmian terhadapat 62 desa/kelurahan Sadar Hukum dari 1.576 Desa/Kelurahan yang ada di Propinsi Kaimantan Tengah. Dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2021 ada 27 desa/kelurahan yang akan dikukuhkan menjadi desa/kelurahan yang akan dikukuhkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum dan direncanakan akan diselenggarakan pada tahun 2022.
Kegiatan tersebut akan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sekaligus akan diberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Tidak lupa pihaknya mengingatkan, pemerintah daerah untuk dapat aktif memonitoring dan memperhatikan dengan seksama terhadap desa/kelurahan yang telah berstatus desa/kelurahan binaan, sebelum nantinya akan diresmikan menjadi desa/kelurahan sadar hukum melalui SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, karena status atau predikat tersebut sesuai aturan dapan dicabut atau ditinjau kembali, apabila kondisi dilapangan secara objektif sudah tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Peran pemerintah pusat tentu kurang optimal tentunya perlu suport dan dukungan dari pemerintah daerah maka, sebagai payung hukum pembinaan oleh Pemerintah Daerah perlu dilandasi kebijakan regulasi yaitu, Perda tentang Desa Sadar hukum.
Sementara itu, Bupati Bartim, dalam sambutannya berterima kasih karena mendapat penetapan dan pengukuhan sebagai desa/kelurahan sadar hukum yaitu, untuk, Desa Maragut dan Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur.
Desa dan kelurahan yang telah ditetapkan merupakan penghargaan dan kebanggan yang tak ternilai harganya, karena merupakan penghargaan pemerintah yang mengandung makna yang sangat dalam yaitu, penghargaan terhadap desa atau kelurahan yang telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi.
Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya dalam kesempatan ini kami mengharapkan di tahun-tahun yang akan datang, akan lebih banyak lagi desa atau kelurahan yang dapat ditetapkan sebagai Desa atau Kelurahan yang dapat ditetapkan sebagai desa atau kelurahan dadar hukum.
Dalam kegiatan tersebut, dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Kakanwil Kemenkumham Kalteng kepada Bupati Barito Timur.
Dan, penyerahan penyerahan piagam pengukuhan desa/kelurahan desa sadar hukum yang diterima oleh Camat Dusun Timur, Ristanto Pratomo, Lurah Tamiang Layang, Mahadani oleh Agustina Dayaleluni, dilanjutkan pemberian plakat dari Pemerintah Barito Timur kepada Kanwil Kemenkumham Kalteng. (red-dok,Kumham Kalteng/rdo/cen).
BACA JUGA : Kakanwil Kemenkumham Kalteng Beri Apresiasi Tim Mini Soccer Pengayoman FC Raih Juara II
