KUALA KURUN – Kalangan DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mulai mendorong dua agenda penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, legislatif ingin menghadirkan perlindungan bagi pelaku usaha kecil di tengah persaingan perdagangan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan limbah kayu.
Dua Raperda tersebut, meliputi Raperda tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan serta Raperda tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Limbah Kayu.
Kedua usulan itu disampaikan Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gumas, Endra dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Gedung DPRD Gumas, Senin (16/11/2026).
Endra menjelaskan, Raperda tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan disiapkan untuk menciptakan iklim perdagangan yang kompetitif, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.
Menurutnya, kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan hak masyarakat yang harus didorong dan diberikan kesempatan. Namun, pertumbuhan usaha juga harus diimbangi dengan pengaturan agar tidak memunculkan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya.
“Selain itu, mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan,” kata Endra.
Ia menegaskan, keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perkembangan toko swalayan dan keberlangsungan pasar rakyat, sehingga pelaku usaha kecil tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang.
Sementara itu, Raperda kedua tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Kayu diarahkan untuk mengubah potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal menjadi sumber ekonomi produktif bagi masyarakat.
Endra mengungkapkan, Kabupaten Gumas memiliki potensi limbah kayu dari kegiatan pemanenan, kayu tebangan tahunan, hingga pengolahan hasil hutan yang bersumber dari aktivitas masyarakat, pertanian maupun hutan rakyat.
Potensi tersebut, dinilai dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti serpihan kayu dan produk bioenergi.
“Pemanfaatan limbah kayu di daerah harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan dan tidak merusak fungsi lingkungan hidup, demi menjaga kelestarian lingkungan agar tetap seimbang,” jelasnya.
Menurut Endra, diperlukan payung hukum yang jelas agar pemanfaatan limbah kayu dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya sektor industri serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ia menyebutkan, penyusunan kedua Raperda inisiatif tersebut bukan tanpa proses. Gagasan itu merupakan hasil kunjungan kerja DPRD ke sejumlah wilayah dalam daerah serta kegiatan reses yang menyerap aspirasi masyarakat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, II dan III.
Masukan juga dihimpun dari para pelaku usaha, baik UMKM maupun industri kecil dan menengah (IKM) di Gumas. Sebelum diajukan dalam rapat paripurna, kedua Raperda tersebut telah melalui rapat teknis bersama sejumlah perangkat daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Kehutanan.
Rapat teknis berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026, di Aula Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Pertemuan tersebut bertujuan memperoleh tanggapan, masukan, telaahan teknis, matriks substansi serta persetujuan teknis dari perangkat daerah terkait di tingkat provinsi.
Pelaksanaan rapat teknis itu juga merupakan tindak lanjut instruksi melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 100.3/938/Bag.II-HUK/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026.
Endra menegaskan, kedua Raperda tersebut menjadi bentuk komitmen DPRD bersama Pemkab Gumas untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang membutuhkan perlindungan dan kesempatan berkembang.
“Dua buah Raperda inisiatif DPRD ini merupakan komitmen nyata DPRD Gumas dan Pemkab Gumas untuk hadir dan berpihak kepada pelaku usaha terkecil sekali pun. Melalui regulasi ini, kita membangun ekosistem yang berkeadilan, di mana setiap kegiatan berusaha mendapat kemudahan, perlindungan dan ruang bertumbuh yang setara,” ujarnya.
Ia berharap, setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, aturan pelaksana dari kedua regulasi tersebut dapat segera disusun dalam bentuk Peraturan Bupati paling lama enam bulan sejak Perda diundangkan. (nya/abe)



