SAMPIT – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai mematangkan arah gerak organisasi melalui konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) TMI Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (12/11/2026) malam.
Pertemuan tersebut menjadi momentum evaluasi perjalanan organisasi sekaligus menyusun gagasan dan program strategis untuk memperkuat peran TMI dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Konsolidasi dipimpin Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD TMI Kotim, Muhammad Ridho, S.Bns. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPD TMI Kotim Lukito, Sekretaris DPD TMI Kotim Cici, Sekretaris DPW TMI Kalteng F.A. Priyanto, serta jajaran pengurus dan para wakil ketua.
Dalam forum tersebut, para pengurus mengevaluasi perjalanan organisasi yang telah memasuki sekitar empat bulan sejak pelantikan pada 21 Juli 2026.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sebelumnya menghambat aktivitas organisasi, belum optimalnya koordinasi antartingkatan kepengurusan, hingga perlunya penyamaan persepsi dalam menentukan prioritas program setiap bidang.
Ketua DPD TMI Kotim, Lukito, menilai organisasi membutuhkan fokus dan arahan strategis yang lebih jelas agar seluruh jajaran pengurus memiliki kesamaan pandangan dalam menjalankan roda organisasi.
Sementara itu, Sekretaris DPD TMI Kotim, Cici, menekankan pentingnya penguatan kebijakan internal dan komunikasi antarpengurus. Ia juga melihat potensi pengembangan desa, khususnya sektor ketahanan pangan, sebagai peluang yang perlu dikembangkan melalui program organisasi.
Dalam arahannya, Sekretaris DPW TMI Kalteng, F.A. Priyanto, menegaskan bahwa pembangunan organisasi pertanian harus dimulai dari penguatan sistem dan basis di lapangan.
Menurutnya, pembahasan program besar tidak akan berjalan optimal apabila fondasi organisasi, pendataan kelompok tani, serta jaringan pembinaan belum terbentuk dengan baik.
Sejumlah agenda strategis yang menjadi perhatian DPW di antaranya penguatan basis kelompok tani hingga tingkat akar rumput, penataan legalitas organisasi, serta pengembangan konsep pembinaan dan penguatan kapasitas petani.
Selain itu, TMI juga didorong memperkuat komunikasi lintas sektor, termasuk membangun hubungan dengan unsur legislatif dan melakukan audiensi bersama dinas terkait.
Pemetaan potensi perkebunan, termasuk pendataan kebun sawit untuk peluang penjajakan kerja sama operasional (KSO) dengan Agrinas, turut menjadi salah satu gagasan yang dibahas.
DPW juga mendorong setiap wakil ketua dan pengurus bidang agar lebih aktif menyusun inisiatif, ide, serta program yang realistis sesuai potensi wilayah masing-masing.
Ketua OKK DPD TMI Kotim, Muhammad Ridho, S.Bns, menegaskan bahwa konsolidasi tidak boleh berhenti sebatas ruang diskusi dan penyampaian pendapat.
Menurutnya, organisasi membutuhkan kesamaan arah berpikir, pembagian peran yang jelas, serta keberanian setiap pengurus untuk menghadirkan gagasan yang dapat diwujudkan menjadi gerakan nyata.
“Empat bulan perjalanan organisasi harus menjadi bahan evaluasi sekaligus titik awal untuk melakukan pembenahan. Kita tidak ingin organisasi hanya berjalan secara struktural, tetapi harus mampu membangun kerja-kerja nyata. Setiap pengurus, khususnya para Wakil Ketua, harus memiliki gagasan, memahami potensi wilayah, dan mengetahui apa yang bisa dikerjakan sesuai bidang masing-masing,” tegas Ridho.
Ia menambahkan, komunikasi antara DPW dan DPD merupakan bagian penting dalam membangun kesatuan gerak organisasi. Namun, pengurus daerah juga harus memiliki inisiatif untuk membaca persoalan sekaligus peluang pengembangan sektor pertanian di Kotim.
“Potensi pertanian dan ketahanan pangan di Kotim sangat besar. Kita memiliki desa-desa yang mempunyai peluang untuk dikembangkan. Karena itu, kita harus mulai dari pendataan, pemetaan potensi, membangun kemitraan, hingga merumuskan program yang benar-benar dibutuhkan petani. Jangan sampai kita terlalu jauh berbicara tentang program besar, sementara basis gerakan di lapangan belum kita siapkan,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, seluruh pengurus DPD TMI Kotim menyepakati penyusunan ide, gagasan, dan usulan program sesuai tugas serta bidang masing-masing.
Seluruh usulan tersebut ditargetkan sudah diserahkan kepada Ketua DPD TMI Kotim pada Senin, 16 November 2026. Selanjutnya, berbagai gagasan akan dibahas dan dirumuskan menjadi arah gerak organisasi.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kesatuan visi, memperjelas prioritas kerja, serta memperkuat kontribusi TMI dalam mendukung petani, kelompok tani, pengembangan potensi desa, dan ketahanan pangan di Kotim.
DPD TMI Kotim memandang bahwa tantangan pembangunan pertanian tidak cukup dijawab melalui wacana. Diperlukan organisasi yang memiliki basis keanggotaan, data, komunikasi, jaringan kemitraan, serta program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tani.
Melalui konsolidasi ini, TMI Kotim diharapkan mampu membangun budaya organisasi yang lebih aktif, produktif, dan berorientasi pada hasil.
TMI diharapkan tidak sekadar hadir sebagai nama organisasi, tetapi menjadi kekuatan kolaborasi dalam memperjuangkan kepentingan petani serta mendorong kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Kotawaringin Timur. (cen)
