KUALA KURUN – Perjuangan masyarakat penambang rakyat di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah, untuk mendapatkan legalitas pertambangan terus berlanjut. Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) hingga Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kini dikawal sampai tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat, termasuk melalui Komisi XII DPR RI.
Ketua Komisi II DPRD Gunung Mas, Herbert Y Asin, mengatakan pihaknya terus mengawal aspirasi masyarakat penambang rakyat agar memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas pertambangan.
Menurutnya, proses pengusulan WPR masih terbuka dan pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah untuk melengkapi wilayah yang akan diajukan.
“Prinsipnya kalau dari aspek regulasi, ini masih memenuhi harapan kita. Karena katanya masih dalam konsep usulan. Terkait pengesahan IPR, kemarin dari beberapa kabupaten termasuk Gunung Mas, pihak Pemprov Kalteng dan pusat menyuruh menambahkan usulan wilayah WPR sekaligus,” kata Herbert, Rabu (26/8/2026) lalu.
Ia menjelaskan, Pemprov Kalteng meminta agar seluruh tambahan usulan wilayah WPR dari kabupaten disampaikan sekaligus, bukan secara bertahap. Langkah tersebut diperlukan agar proses evaluasi dan revisi wilayah dapat dilakukan secara menyeluruh.
Karena itu, masyarakat penambang diminta berkoordinasi dan mempersiapkan usulan wilayah yang dibutuhkan agar tidak muncul tambahan permohonan secara berulang.
Herbert mengatakan, apabila usulan wilayah disampaikan secara bertahap, proses penyesuaian dokumen dan revisi berpotensi kembali dilakukan ketika muncul permohonan tambahan dari masyarakat.
“Kalau diusulkan sekian sekarang, kemudian tiba-tiba ada lagi tambahan dari masyarakat, untuk menambahkan wilayah itu, maka dari pihak Pemprov mengatakan jangan bertahap. Sekalian saja, sehingga mereka menunggu revisi-revisi sampai akhir tahun 2026 terkait wilayah itu,” ujarnya.
Setelah seluruh proses revisi rampung, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) direncanakan melakukan penetapan wilayah pada awal 2027.
Meski demikian, DPRD Gunung Mas berharap proses penetapan WPR dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat penambang tidak terlalu lama menunggu kepastian legalitas.
Tidak hanya melalui jalur pemerintah daerah dan provinsi, perjuangan mendapatkan legalitas pertambangan rakyat juga mulai diarahkan langsung ke pemerintah pusat.
Melalui Asosiasi Penambang Rakyat Kalteng, pihaknya telah melayangkan surat kepada Staf Khusus Presiden untuk meminta kesempatan melakukan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto.
Herbert menyebutkan, pertemuan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi perwakilan penambang rakyat untuk menyampaikan langsung aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat pertambangan di Gunung Mas.
“Mungkin mereka menerima kita di sana paling sekitar 25 sampai 30 orang. Mungkin pertemuan ini langsung bertemu dengan Pak Presiden, dan mungkin itulah kita langsung menyampaikan keinginan para penambang rakyat di Gunung Mas ini khususnya,” ujar Herbert.
Ia berharap perjuangan melalui berbagai jalur tersebut dapat menghasilkan kepastian regulasi bagi masyarakat penambang rakyat.
Dengan adanya penetapan WPR dan proses perizinan IPR sesuai ketentuan, aktivitas pertambangan rakyat di Gunung Mas diharapkan dapat memiliki dasar hukum yang jelas, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah. (nya/ens/cen)



