PALANGKA RAYA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palangka Raya berlangsung ditengah sejumlah persoalan yang belum tuntas.
Selain ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemadaman listrik, antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang mengular akibat persoalan ketersediaan BBM masih menjadi sorotan.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan, persoalan tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah daerah meski momentum 17 Agustus merupakan hari peringatan kemerdekaan.
“Masalah itu kita hadapi, tapi saya lagi memperhatikan itu. Ini kan hari merdeka, tetap terkait masalah-masalah itu yang memang harus kita hadapi,” kata Fairid, Senin (17/8/2026).
Terkait antrean BBM yang terjadi di lapangan, Fairid mengatakan, Pemko Palangka Raya terus berkoordinasi dengan Pertamina.
Menurutnya, persoalan yang terjadi tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga menyangkut kendala teknis di internal Pertamina, mulai dari pengiriman hingga kemungkinan kerusakan.
“Yang penting tidak kosong. Kami setiap hari berkomunikasi dengan Pertamina,” ujarnya.
Fairid menyebut, Pemko berupaya mendorong Pertamina melakukan langkah-langkah agar distribusi BBM di Palangka Raya tidak semakin terganggu.
Pemerintah daerah, kata ia, juga meminta agar ketika terjadi pengurangan stok di suatu titik, dilakukan penggantian melalui mekanisme distribusi atau subsidi silang.
“Stok BBM saat ini memang ada. Kalau ada pun terjadi pengurangan-pengurangan. Kami meminta semacam subsidi silang, diganti,” katanya.
Namun, ketika ditanya kapan kondisi tersebut akan kembali normal, Fairid mengakui belum mendapatkan kepastian waktu dari Pertamina.
“Tidak ada yang menjamin kepastian waktu itu akan berhenti besok,” ungkapnya.
Menurut Fairid, pihaknya hanya menerima komitmen, bahwa Pertamina akan berupaya maksimal menangani persoalan tersebut.
Kondisi ini membuat persoalan antrean BBM di Palangka Raya belum memiliki titik terang yang jelas. Pemerintah daerah mengaku terus melakukan koordinasi, sementara kepastian kapan distribusi kembali normal masih bergantung pada penyelesaian kendala teknis di pihak Pertamina.
Di sisi lain, penggunaan sistem barcode dalam pembelian BBM juga dinilai dapat menjadi persoalan tersendiri ketika jaringan komunikasi mengalami gangguan.
Fairid mengungkapkan, kondisi listrik yang padam dalam waktu cukup lama turut berdampak terhadap penggunaan sistem tersebut, karena membutuhkan sinyal.
Di tengah peringatan kemerdekaan, Pemko Palangka Raya pun masih dihadapkan pada pekerjaan rumah yang konkret, memastikan BBM tetap tersedia, mengurai antrean kendaraan, menjaga pasokan listrik, sekaligus menghadapi ancaman karhutla.
Bagi masyarakat, persoalannya sederhana, bukan sekadar ada koordinasi atau tidak, melainkan kapan kondisi di lapangan benar-benar kembali normal. (ifa/abe)
