MUARA TEWEH – Pengurus Daerah Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil membentuk kepengurusan definitif KBPP Polri Resor Barito Utara periode 2026–2031 melalui Musyawarah Resor (Musres) I yang digelar di Mapolres Barito Utara.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program konsolidasi dan penataan administrasi organisasi yang tengah dilaksanakan Pengurus Daerah KBPP Polri Kalimantan Tengah di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.
Musres I dipimpin langsung oleh Ketua Pengurus Daerah KBPP Polri Kalimantan Tengah, Yosia Wangsajaya, S.Kom., M.Kom., didampingi Sekretaris Daerah Hendrik Heru Hendratno, S.Pt., serta Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Sutiyono Rompas.
Turut hadir Kapolres Barito Utara AKBP Singgih Febiyanto, S.H., S.I.K., bersama Wakapolres, Kabag Ops, Kasat Binmas, serta jajaran Pejabat Utama Polres Barito Utara.
Rangkaian Musres dibuka secara resmi oleh Kapolres Barito Utara. Selanjutnya, proses musyawarah dan pengambilan keputusan organisasi dipimpin oleh Sutiyono Rompas bersama Hendrik Heru Hendratno dan didampingi Wakil Ketua PPA, Nona Sartika.
Dari hasil musyawarah, forum secara aklamasi menetapkan Regina Listya Yuniarti, S.STP., sebagai Ketua KBPP Polri Resor Barito Utara periode 2026–2031. Setelah terpilih, Regina langsung dilantik dan dikukuhkan oleh Pengurus Daerah KBPP Polri Kalimantan Tengah.
Ketua Pengurus Daerah KBPP Polri Kalteng, Yosia Wangsajaya, mengatakan pembentukan kepengurusan resor merupakan bagian dari agenda besar penguatan organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
“Program ini kami lakukan untuk melakukan konsolidasi dan menguatkan kaki-kaki organisasi KBPP Polri. Program ini kami jalankan sesuai arahan Ketua Umum PP KBPP Polri A.H. Bimo Suryono dan didukung penuh oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan,” ujarnya.
Menurut Yosia, penataan organisasi bertujuan memastikan setiap kepengurusan memiliki legalitas yang jelas, tata kelola yang baik, serta mampu menjalankan roda organisasi secara profesional sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KBPP Polri.
Ia mengungkapkan, putra-putri Polri di Barito Utara sebenarnya telah lama menjalin komunikasi melalui grup media sosial sejak 2015 dengan jumlah anggota mencapai lebih dari 100 orang. Namun, hingga kini belum memiliki wadah organisasi resmi.
“Saya berharap dengan adanya Musyawarah Resor ini, organisasi menjadi lebih tertib sehingga kita semua memiliki wadah yang legal, jelas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” katanya.
Selain Musres, Pengurus Daerah KBPP Polri Kalteng juga melaksanakan audiensi dan silaturahmi dengan jajaran Polres Barito Utara guna memperkenalkan kepengurusan baru serta memperkuat sinergi kelembagaan.
Yosia mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan Polres Barito Utara.
“Ini kali pertama saya datang ke Kabupaten Barito Utara. Saya merasakan sambutan yang hangat dan energi positif dari Kapolres beserta seluruh jajaran. Saya juga melihat soliditas yang sangat baik di lingkungan Polres Barito Utara,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolres Barito Utara AKBP Singgih Febiyanto menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan KBPP Polri. Ia bahkan mengaku memiliki kedekatan emosional dengan yel-yel organisasi tersebut.
“Ketika saya mendengar yel-yel KBPP Polri ‘Setia, Setia, Setia’, saya langsung teringat nama batalyon Akpol angkatan saya tahun 2006, yaitu Setia. Jadi secara tidak langsung, KBPP Polri sudah terpatri dalam hati saya sejak lama,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kapolres juga membuka peluang kerja bagi anggota KBPP Polri yang belum memiliki pekerjaan untuk bergabung sebagai tenaga kerja pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sedang dikembangkan Polres Barito Utara.
“Saya mendukung penuh kegiatan KBPP Polri di Barito Utara. Bagi anggota KBPP Polri yang belum memiliki pekerjaan dan ingin bekerja, dipersilakan bergabung bersama kami di SPPG untuk berkontribusi melayani masyarakat,” tegasnya.
Dengan terbentuknya kepengurusan definitif Resor Barito Utara, KBPP Polri di wilayah tersebut diharapkan dapat menjalankan program kerja secara berkelanjutan, memperkuat koordinasi dengan Pengurus Daerah, serta meningkatkan peran organisasi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (*/cen)
