PALANGKA RAYA – Wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah disiapkan pemerintah pusat tidak serta-merta direspons seragam oleh daerah. Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, justru mengambil pendekatan berbeda dengan menempatkan kebutuhan riil daerah sebagai pertimbangan utama.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan, bahwa hingga kini belum ada urgensi untuk menerapkan kebijakan tersebut di lingkungan pemko.
Menurutnya, karakteristik wilayah dan pola mobilitas masyarakat menjadi faktor penting yang tidak bisa disamakan dengan kota-kota besar.
“Belum ada rencana ke arah sana. Kita melihat kondisi daerah kita dulu,” ujarnya usai kegiatan apel besar ASN yang dirangkai dengan halal bihalal, Senin (30/3/2026).
Berbeda dengan kota metropolitan yang memiliki tingkat kemacetan dan mobilitas tinggi, Palangka Raya dinilai memiliki jarak tempuh yang relatif pendek dan aktivitas yang lebih terkonsentrasi. Hal ini membuat potensi penghematan bahan bakar minyak (BBM) melalui kebijakan WFH dianggap tidak terlalu signifikan.
Alih-alih mengikuti tren kebijakan nasional secara langsung, Pemko Palangka Raya memilih untuk mengedepankan efektivitas pelayanan publik. Kehadiran ASN di kantor, dinilai masih menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pasca libur panjang Hari Raya Idulfitri.
Fairid, juga membuka kemungkinan adanya penyesuaian di masa mendatang, namun dengan catatan kebijakan tersebut benar-benar relevan dan memberikan dampak nyata di daerah.
“Kita tetap fleksibel. Kalau memang nanti ada aturan wajib dari pusat, tentu akan kita ikuti. Tapi untuk saat ini, kita lihat dulu kebutuhan dan manfaatnya,” tegasnya.
Sikap ini mencerminkan pendekatan adaptif pemerintah daerah (Pemda) dalam menyikapi kebijakan nasional. Tidak sekadar mengikuti, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas dan dampaknya terhadap kondisi lokal. (ifa/abe)
