Pemerintah Kabupaten Katingan Himpun Usulan Prioritas 2026 Lewat Musrenbang RKPD Katingan Tengah

musrenbang
Wakil Bupati Katingan, Firdaus, ST saat menghadiri Musrenbang RKPD Kecamatan Katingan Tengah Tahun 2026, baru-baru ini. FOTO: DISKOMINFOSTANDI KATINGAN

KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan mulai menghimpun usulan prioritas pembangunan tahun 2026 dari tingkat kecamatan. Salah satunya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Katingan Tengah yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Katingan, Firdaus.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring dan daring di Aula Kecamatan Katingan Tengah, baru-baru ini.

Forum ini menjadi ruang pembahasan berbagai kebutuhan mendesak masyarakat Katingan Tengah yang akan diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan Tahun 2026. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan sumber daya manusia.

Dalam arahannya, Firdaus menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar daftar kegiatan.

“Usulan yang disampaikan kecamatan dan desa perlu disusun secara terukur serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, agar dapat diimplementasikan secara efektif,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

“Dengan keterbatasan anggaran, setiap program yang diusulkan harus memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Musrenbang Kecamatan Katingan Tengah diikuti perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan. Aspirasi disampaikan baik secara langsung maupun melalui platform daring, sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih luas dan inklusif.

Hasil Musrenbang ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2026. Pemkab Katingan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti usulan prioritas dan relevan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan yang partisipatif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (ndi/cen)