SAMPIT – Sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah perkotaan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi sorotan dalam laporan hasil reses anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) I. Dalam kegiatan tersebut, berbagai keluhan muncul dari bidang lingkungan, infrastruktur, kesehatan, hingga sosial.
Anggota DPRD Kotim Riskon Fabiansyah, yang menjadi juru bicara Dapil I, mengungkapkan bahwa persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah utama yang dirasakan masyarakat, terutama di Kota Sampit.
“Keluhan terbanyak datang dari masyarakat terkait jam operasional depo sampah yang dinilai terlalu terbatas. Kondisi ini membuat sebagian warga enggan membuang sampah di depo resmi,” ujar Riskon, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, pengangkut sampah yang tergabung dalam Pedrosa juga merasakan dampaknya. Mereka berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat meninjau ulang jam operasional agar lebih menyesuaikan dengan aktivitas warga.
Selain waktu operasional, jumlah depo sampah di Kota Sampit dinilai belum sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan setiap hari, terutama di wilayah Kelurahan Pasir Putih dan sekitarnya. Karena itu, DPRD mendorong agar pemerintah daerah segera menambah titik depo baru di kawasan tersebut.
“Dulu pernah ada konsep depo sampah ramah lingkungan yang bisa menjadi ruang publik bagi warga. Sayangnya, konsep itu tidak diteruskan. Padahal jika dikelola dengan baik, bisa menjadi solusi sekaligus memperindah kota,” tambah Riskon.
Selain masalah lingkungan, warga juga mengeluhkan drainase kota yang kerap tersumbat, terutama di kawasan Jalan Pelita dan Jalan MT Haryono. Kondisi ini membuat genangan air dan banjir kecil mudah terjadi setiap kali hujan deras mengguyur.
“Kami mendorong dinas teknis agar rutin melakukan pemeliharaan drainase. Tapi masyarakat juga harus ikut menjaga kebersihan saluran air agar tidak tersumbat,” jelasnya.
Di bidang ekonomi masyarakat, legislator Dapil I menyoroti belum berjalannya operasional Koperasi Merah Putih. Secara kelembagaan koperasi itu sudah terbentuk, namun kegiatan belum berjalan karena belum ada kepastian pendanaan dari pemerintah pusat.
“Padahal, koperasi ini diharapkan menjadi wadah peningkatan ekonomi lokal. Jika tak segera difungsikan, potensinya akan terbuang percuma,” katanya.
Sementara di bidang olahraga dan kepemudaan, masyarakat meminta agar pemerintah daerah segera mengalihkan aset di luar pagar Stadion 29 November Sampit dari Dinas SDABMBKPRKP ke Dispora. Hal ini diperlukan agar pemeliharaan dan pengembangan fasilitas olahraga seperti lapangan basket bisa dilakukan lebih optimal.
Kritik tajam juga datang dari sektor kesehatan. Warga mengeluhkan keterbatasan fasilitas hemodialisa (cuci darah) di RSUD dr. Murjani Sampit. Akibatnya, banyak pasien harus dirujuk ke Palangka Raya, yang jaraknya cukup jauh.
“Kami menerima banyak keluhan dari keluarga pasien. Mereka harus bolak-balik ke Palangka Raya setiap pekan, mengeluarkan biaya besar, bahkan ada yang sampai meminta sumbangan di jalan karena kehabisan bekal,” ungkap Riskon prihatin.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan rumah singgah bagi pasien asal Kotim di Palangka Raya, agar beban ekonomi dan psikologis keluarga pasien dapat berkurang.
“Persoalan ini menyentuh langsung aspek kemanusiaan. Pemerintah harus hadir dan mencari solusi nyata,” tegasnya.
Adapun anggota DPRD Kotim yang tergabung dalam Dapil I yakni Muhammad Idi, Chindy Maulidtika Yunifa, Angga Aditya Nugraha, Modika Latifah Munawarah, Riskon Fabiansyah, Pardamean Gultom, Suprianto, M. Kurniawan Anwar, SP Lumban Gaol, dan M. Ramadhana Rahman. (pri/cen)
BACA JUGA : Komisi II DPRD Kotim Soroti Pengelolaan Sampah di Parenggean, Hendra Sia: Pemerintah Mandek, Swasta Jalan
