SAMPIT – Sebuah bangunan megah berdiri di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dulu, proyek itu digadang-gadang bakal menjadi pusat produksi pakan ternak yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat. Namun hingga kini, bangunan pabrik tersebut justru dibiarkan kosong dan tak berfungsi.
Kondisi ini menuai sorotan dari Anggota DPRD Kotim, Hairis Salamand, yang menilai bahwa proyek bernilai besar itu kini hanya menjadi bangunan tak bernyawa.
“Gedungnya sudah selesai dibangun, tapi sampai sekarang belum difungsikan. Saya ingin tahu, apakah pengelolaannya di bawah provinsi atau kabupaten?” ujar Hairis, Selasa (28/10/2025).
Menurut Hairis, pabrik pakan ternak di Parenggean sejatinya bisa menjadi solusi nyata bagi peternak lokal yang selama ini kesulitan mendapatkan pakan berkualitas dengan harga terjangkau. Apalagi, kebutuhan pakan di Kotim terus meningkat setiap tahun seiring tingginya permintaan daging.
“Kalau dikelola dengan baik, pabrik ini bisa mendukung program peningkatan ekonomi masyarakat di sektor peternakan. Ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, selama ini banyak peternak di Kotim yang masih bergantung pada pasokan pakan dari luar daerah. Kondisi ini membuat biaya produksi meningkat dan keuntungan peternak menjadi lebih kecil.
“Setiap menjelang hari besar seperti Idul Fitri atau Idul Adha, kita bahkan masih mendatangkan sapi dan kambing dari luar. Padahal, kalau pabrik ini beroperasi, Kotim bisa mandiri dalam penyediaan pakan,” jelasnya.
Hairis mendesak pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna memastikan status kepemilikan dan arah pengelolaan pabrik tersebut. Ia menilai, langkah ini penting agar proyek yang sudah menelan anggaran besar itu tidak menjadi aset terbengkalai.
“Kalau terus dibiarkan, sayang sekali. Ini seharusnya bisa jadi motor penggerak ekonomi masyarakat Parenggean dan sekitarnya,” tegasnya.
Politisi asal daerah pemilihan III itu juga berharap, jika kewenangan pengelolaan berada di tangan kabupaten, pemerintah segera mengambil langkah konkret agar pabrik bisa difungsikan.
“Jangan sampai jadi bangunan sia-sia. Potensinya besar kalau dikelola serius,” tandasnya. (pri/cen)
BACA JUGA : Ketua DPRD Kotim Minta Pemerataan Pegawai untuk Tingkatkan Kinerja Pemerintah Daerah
