PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, menyoroti buruknya kondisi infrastruktur di wilayahnya yang dinilai menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan dan program ketahanan pangan nasional. Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam program bincang publik di CNN Indonesia, Rabu (8/10/25).
Edy menjelaskan bahwa luas wilayah Kalteng mencapai sekitar 15 juta hektare, lebih besar dari satu setengah kali Pulau Jawa, namun tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Kondisi ini, kata dia, menjadi tantangan serius dalam mendukung mobilitas logistik serta pembangunan di daerah terpencil.
“Infrastruktur kami itu sangat mungkin tidak baik-baik saja, terutama kondisi jalan. Ini kendala utama yang kami hadapi di lapangan,” tegas Edy.
Menurutnya, banyak jalan negara, provinsi, hingga kabupaten yang kini menjadi jalur utama angkutan berat, termasuk untuk distribusi hasil pertanian dan program cetak sawah. Sayangnya, banyak ruas jalan tersebut rusak dan tidak mampu menampung beban logistik pembangunan.
Melihat kontribusi Kalteng dalam program strategis nasional seperti cetak sawah dan ketahanan pangan, Edy berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih, terutama dalam bentuk peningkatan dana bagi hasil (DBH) dan dukungan anggaran infrastruktur.
“Kami berharap sumber-sumber yang dihasilkan dari daerah bisa kembali ke kami melalui dana bagi hasil. Itu penting agar kami bisa memperbaiki infrastruktur yang menjadi penopang utama pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, perbaikan infrastruktur bukan hanya soal logistik, tetapi juga menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat kami ingin sejahtera dan merasakan langsung hasil pembangunan. Kalau infrastrukturnya rusak, pembangunan pun jadi lambat,” tambahnya.
Dengan penduduk sekitar 2,8 juta jiwa dan wilayah yang sangat luas, Kalteng memiliki potensi besar sebagai penyangga pangan nasional. Namun, potensi itu tidak akan maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.
Edy menutup dengan harapan agar pembangunan nasional berjalan lebih merata, tidak hanya terfokus di wilayah dengan fasilitas infrastruktur yang sudah mapan.
“Kami ingin pembangunan yang adil. Jangan hanya pusat yang maju, tapi daerah yang punya potensi justru tertinggal karena infrastrukturnya tidak diperhatikan,” pungkasnya. (ifa/cen)
BACA JUGA : BPBD Kalteng Sebut Potensi Kerugian Akibat Banjir Capai Rp 25 Triliun
