PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, meminta dukungan pemerintah pusat dalam bentuk 8 helikopter dan Dana Siap Pakai (DSP) untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayahnya.
Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla yang digelar secara virtual, Senin (28/7/2025), dan dihadiri oleh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BNPB, serta pemerintah daerah.
“Kebutuhan minimal kami adalah 6 helikopter water bombing dan 2 helikopter patroli,” ujar Agustiar.
Ia menekankan bahwa bantuan tersebut diperlukan untuk mendukung operasi udara saat puncak kemarau, serta mempercepat respons atas kejadian kebakaran di wilayah rawan.
Selain helikopter, Gubernur juga mengusulkan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk mendukung operasi darat oleh personel Korem 102/Panju Panjung, Polda Kalteng, dan TNI AU di Pangkalan Bun.
“Kami harap DSP dapat segera dicairkan dan tidak bersifat reimburse agar lebih efektif,” ujarnya.
Pemprov Kalteng juga mengajukan dukungan tambahan berupa 87 set alat pemadam kebakaran portable, Flexible tank (tandon air portable), Kendaraan roda tiga.
Seluruhnya akan didistribusikan ke kecamatan dengan tingkat risiko Karhutla tinggi, untuk mendukung kerja Pos Lapangan (Poslap) dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Upaya pengendalian Karhutla di Kalteng sudah memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Pergub Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Non-Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat.
Dengan regulasi dan dukungan pusat, Gubernur berharap pengendalian Karhutla bisa dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu sepanjang musim kemarau 2025. (ifa/cen)
BACA JUGA : 1.326 Titik Panas Terdeteksi, Gubernur Kalteng Pastikan Karhutla Masih Terkendali
