PULANG PISAU – Wakil Bupati Pulang Pisau, H Ahmad Jayadikarta, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) dalam rangka kajian penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap risiko bencana, yang digelar di Aula Banama Tingang, Jumat (25/07/2025).
Mewakili Bupati H Ahmad Rifa’i, Wabup Jayadikarta menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan bersifat teknis, melainkan langkah strategis dalam membangun ketahanan daerah yang tangguh, inklusif, dan berbasis data.
“IKD menjadi tolak ukur bagi suatu daerah dalam menilai risiko bencana, sekaligus sebagai standar penyusunan indikator kinerja utama yang akan digunakan dalam RPJMD,” ujar Jayadikarta.
Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Pulang Pisau memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi, seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir, dan cuaca ekstrem lainnya. Oleh sebab itu, upaya penguatan kapasitas dan strategi mitigasi harus menjadi prioritas lintas sektor.
Wabup menjelaskan bahwa Kajian Risiko Bencana (KRB) dalam tahapan penghitungan IKD tahun 2025 ini bertujuan untuk:
- Mengukur kapasitas daerah,
- Menganalisis kerentanan dan potensi risiko, dan
- Menyusun strategi pengurangan risiko yang terencana dan berkelanjutan.
“BPBD mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk menyusun langkah-langkah pengurangan risiko bencana. IKD menjadi instrumen untuk mengukur seberapa kokoh fondasi kita dalam menghadapi bencana, mulai dari sisi kebijakan, sumber daya, hingga partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Jayadikarta juga mendorong seluruh peserta FGD agar aktif dalam memberikan masukan berdasarkan kondisi riil di masing-masing unit kerja.
“FGD ini akan efektif jika semua pihak terlibat aktif. Masukan dari peserta sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat dan strategi yang tepat sasaran,” pungkasnya.
FGD ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi dalam membangun Pulang Pisau yang lebih siap menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. (ung/cen)
BACA JUGA : Bupati Pulpis Temui Kementerian ESDM, Perjuangkan PJUTS untuk Wilayah Pesisir
