DPRD Gunung Mas Usulkan Pendidikan SLTA Gratis dan Pengembangan SMK Berbasis Potensi Lokal

slta
DPRD Kabupaten Gunung Mas melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat (18/7/2025). Foto: Ist

KUALA KURUN – Kalangan DPRD Kabupaten Gunung Mas melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat (18/7/2025). Dalam kunjungan ini, rombongan diterima oleh Sekretaris Dinas dan sejumlah Kepala Bidang.

Rombongan dipimpin oleh tiga anggota DPRD Gunung Mas Singong, Sahriah, dan Lelie. Mereka membawa dua fokus utama dalam pertemuan tersebut, yakni usulan program pendidikan gratis untuk SLTA (SMA dan SMK), serta pengembangan SMK berbasis potensi lokal.

“Harapan kami, pendidikan gratis ini dapat membantu siswa kurang mampu, dengan tambahan dana BOSDA dari provinsi sebesar Rp 2,4 juta per tahun untuk SMK dan Rp 1,9 juta per tahun untuk SMA,” ungkap Singong, Selasa (22/7/2025).

Ia menambahkan, siswa kelas 1 juga berpotensi menerima lima stel seragam gratis dari pemerintah provinsi sebagai bentuk dukungan awal untuk menunjang kegiatan belajar.

Lebih lanjut, DPRD Gunung Mas mendorong agar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat dikembangkan dengan fokus pada potensi lokal yang sesuai dengan wilayah masing-masing. Hal ini dinilai strategis karena dapat memberikan manfaat langsung bagi siswa, masyarakat, dan pemerintah daerah.

“Misalnya, SMK Kurun bisa diarahkan ke bidang perikanan, SMK Rungan Hulu fokus pada penyediaan bibit sawit unggul, dan SMK Kampuri pada bibit buah-buahan unggul,” jelasnya.

Menurutnya, pengembangan semacam ini harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat.

“Kami mendorong sekolah-sekolah berani memulai langkah nyata agar lulusan SMK memiliki keterampilan sesuai dengan potensi lokal dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah,” tandasnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih kuat antara lembaga legislatif daerah dan pemerintah provinsi dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, aplikatif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat lokal. (nya/cen)

BACA JUGA : Rawan Pangan di Wilayah Hulu, DPRD Gumas Dorong Pemkab Lebih Aktif Berdayakan Masyarakat