JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya memutuskan bahwa empat pulau yang selama ini disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar (Gadang), dan Pulau Mangkir Kecil (Ketek). Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (17/6/2025), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
“Berdasarkan dokumen-dokumen dan data pendukung yang dimiliki pemerintah, Presiden telah memutuskan bahwa keempat pulau tersebut secara administratif masuk dalam wilayah Aceh,” ujar Prasetyo.
Meskipun Presiden Prabowo tengah dalam perjalanan dinas menuju Rusia, keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Sebelumnya, polemik ini dipicu oleh Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menyebut empat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara.
Keputusan itu memunculkan kritik dan penolakan dari masyarakat dan Pemerintah Aceh yang mengklaim memiliki jejak historis dan bukti administratif atas wilayah tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden memutuskan untuk turun tangan langsung guna meredam konflik wilayah yang telah berlangsung puluhan tahun.
“Presiden mengambil alih persoalan batas wilayah pulau yang menjadi dinamika antara Aceh dan Sumatera Utara, agar tidak berlarut-larut,” kata Dasco, Sabtu (14/6/2025) dikutip dari Kompas.com.
Pemerintah berharap keputusan ini mengakhiri konflik administratif antardaerah serta menghindari gesekan sosial di masyarakat.
Ke depan, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan serta dapat memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. (*/cen)
BACA JUGA : Presiden Prabowo Terkesan Produk Olahan Jagung Bengkayang, Dukung Swasembada Berbasis Teknologi
