Ketua Komisi I DPRD Barut Hadiri Verifikasi Lapangan Hybrid KLA 2025

kla
Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj Nety Herawati (satu dari kiri), Pj Ketua TP PKK, Ketua DWP dan Kepala Disdalduk KB dan P3A bersama dengan Sekda Barito Utara, Muhlis saat menghadiri agenda Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula Setda Lantai 1, Kamis (5/6). Foto: Ist

MUARA TEWEH – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Nety Herawati, menghadiri kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VI.H) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula Setda Lantai, Kamis (5/6).

Acara tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terhadap implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah.

Pada kesempatan ini, turut dihadiri oleh tim verifikator pusat dari KemenPPPA, pejabat daerah, unsur Forkopimda, Organisasi Perempuan dan Anak, serta Forum Anak Daerah Barito Utara.

Sambutan Pi Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, disampaikan oleh Sekretaris Daerah Drs. Muhlis. Dalam sambutannya, Pj Bupati menegaskan komitmen kuat Pemkab Barito Utara dalam mewujudkan KLA melalui sinergi lintas sektor serta pelaksanaan program-program ramah anak.

Selain itu, Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj Nety Herawati menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi anak-anak

“Kami dari DPRD, khususnya Komisi I, sangat mendukung langkah-langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, karena merupakan bagian dari tanggung jawab bersama, dan kami akan terus mengawal agar program perlindungan anak bisa berjalan optimal,” ujar Hj. Nety Herawati.

Menurutnya penguatan kolaborasi lintas sektor juga sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan anak.

Ia mengungkapkan bahwa kehadiran Forum Anak dan UPT PPA menjadi indikator positif bahwa Barito Utara terus bergerak ke arah yang lebih baik dalam perlindungan anak.

“Kami berharap momentum verifikasi ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang lebih inklusif, serta memperkuat komitmen semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat,” ungkapnya. (tia)