KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menyikapi keberadaan Ormas GRIB Jaya di Kalimantan Tengah, sekaligus membahas pembentukan Satgas Terpadu untuk penanganan dan pembinaan organisasi masyarakat (Ormas) yang terindikasi terlibat dalam kegiatan premanisme. Rakor berlangsung di Aula Kantor Badan Kesbangpol Kapuas, Rabu (28/5/2025).
Rapat dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Romulus, mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Kapuas.
Romulus dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bersikap tegas terhadap Ormas yang terindikasi melakukan tindakan melanggar hukum seperti pemalakan, intimidasi, atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Kita tidak boleh memberi ruang bagi Ormas yang berbau premanisme. Setiap tindakan ancaman, pemerasan kepada masyarakat maupun investor harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas Romulus.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di daerah agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat seiring dengan masuknya investasi yang nyaman dan aman.
Rakor ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kapuas, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Raison, Kepala Kesbangpol Yunabut, Kepala Dinas Perhubungan Teras, serta perwakilan dari TNI/Polri dan lembaga terkait lainnya.
Rakor digelar menyusul adanya gelombang penolakan masyarakat terhadap Ormas GRIB Jaya, yang ditengarai melakukan tindakan melanggar hukum serta aksi-aksi premanisme di sejumlah daerah.
Dalam rakor tersebut, pemerintah berencana membentuk Satgas Terpadu yang akan terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, BIN Daerah, dan instansi terkait lainnya.
“Setelah terbentuknya SK Satgas, tim ini harus segera bergerak. Sosialisasi akan dilakukan terhadap seluruh Ormas yang ada di Kapuas, baik yang sudah terdaftar maupun yang baru melapor,” jelas Romulus dikutip dari kapuaskab.go.id.
Ia berharap langkah ini bisa menjadi bagian dari pembinaan organisasi masyarakat secara menyeluruh untuk memastikan kontribusi positif terhadap daerah, bukan malah menjadi beban atau ancaman bagi masyarakat. (cen)
BACA JUGA : Bupati Kapuas Resmi Buka Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
