SAMPIT – Rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menutup jalan penghubung Kampung Bengkirai–Pusat Kota Sampit guna mendukung pengembangan Bandara Haji Asan menuai gelombang protes warga. Mereka menilai kebijakan tersebut sepihak, tergesa-gesa, dan minim komunikasi.
Jalan yang akan ditutup selama ini merupakan akses utama masyarakat, termasuk anak-anak sekolah dan warga berpenghasilan rendah. Penutupan dinilai sangat merugikan.
“Kami tidak setuju jalan itu ditutup begitu saja. Itu bukan jalan bandara, melainkan jalan umum yang sudah lama digunakan,” tegas Anjas, warga Kampung Bengkirai, Sabtu (24/5/2025).
Warga juga mengeluhkan jalan alternatif yang disiapkan pemerintah masih belum layak—melewati kawasan hutan, tidak beraspal, tanpa penerangan, dan medan yang berat.
“Kalau lewat Jalan Tjilik Riwut dan Lingkar Selatan, terlalu jauh. Anak-anak sekolah kesulitan. Bagaimana kalau malam dan jalan gelap?” tambah Anjas.
Yang membuat warga kian kecewa, kata Anjas, adalah kurangnya sosialisasi. Warga baru tahu rencana penutupan dari media, bukan dari pemberitahuan resmi.
Menanggapi keresahan warga, Lurah Baamang Hulu, Rudi Setiawan, menegaskan bahwa rencana penutupan belum dilakukan dalam waktu dekat dan masih dalam tahap kajian.
“Ini belum final. Kami tidak akan mengabaikan kepentingan warga. Jalan alternatif yang lebih layak akan kami bangun,” ujarnya.
Rudi juga menyebut pihaknya terbuka terhadap usulan warga, termasuk membuka akses baru melalui ujung Sungai Mentaya yang memiliki potensi wisata.
Sebelumnya, Bupati Kotim Halikinnor telah meninjau langsung lokasi dan menginstruksikan penutupan jalan yang melintasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
“Jalan itu sangat berisiko bagi penerbangan. Kita tidak bisa kompromi soal keselamatan,” tegasnya.
Pengembangan Bandara Haji Asan tengah dilakukan agar bisa melayani pesawat berbadan besar, termasuk memperpanjang dan memperlebar landasan pacu.
Halikinnor memastikan bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas Jalan Bengkirai sebagai akses alternatif, dengan target pengaspalan selesai paling lambat awal tahun depan.
“Kami minta masyarakat bersabar. Semua langkah diambil demi kemajuan bersama, tanpa mengabaikan kebutuhan warga,” pungkasnya. (pri/cen)
BACA JUGA : KORMI Kotim Tancap Gas Hadapi FORNAS VIII NTB 2025
