Perkuat Koordinasi Antara Pemerintah Daerah se Kalteng

Perkuat Koordinasi
Pj. Sekda Katingan, Drs. Deddy Ferras, M.Si, CGCAE mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah, baru-baru ini. Foto: Diskominfostandi Katingan

KASONGAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Katingan, Drs. Deddy Ferras, M.Si, CGCAE mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pengawasan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting dari Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan, baru-baru ini.

Menurut Pj. Bupati Katingan, rakor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.

“Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah dengan mengundang para pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah, sekretaris daerah dan pihak terkait lainnya,” jelasnya usai mengikuti Rakor.

Dia mengungkapkan, bahwa fokus evaluasi perencanaan dan penganggaran tidak hanya mengidentifikasi berapa nilai rupiah alokasi anggaran yang berpotensi tidak efektif dan tidak efisien. Namun juga, memetakan pola permasalahan dan hambatan yang dihadapi pemda dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

“Pihak BPKP mengharapkan agar Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran. Yakni, dengan mengalokasikan anggaran berbasis kebutuhan daerah yang riil dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Selain itu, mampu mengidentifikasi dan memetakan intervensi/program/kegiatan/belanja yang dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan pembangunan sektoral,” tambahnya.

Melalui Rakor ini, lanjut Deddy, diharapkan setiap pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan serta perencanaan pembangunan. “Hal ini dimaksudkan, guna mendukung visi dan misi pembangunan daerah masing-masing,” imbuhnya. (ndi)