Pemkab Gumas Gelar Forum Konsultasi Publik Bahas RKPD 2026

Pemkab Gumas
Pj Bupati Gumas, Herson B. Aden saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Gunung Mas Tahun 2026 di aula Bapperida, Kamis (23/1/2025). Foto: Rdo

KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) menggelar, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gumas Tahun 2026, bertempat di aula Bapperida Gumas, Kamis (23/1/2025).

Kegiatan dibuka langsung oleh Pj. Bupati Gumas Herson B. Aden dan dihadiri oleh seluruh jajaran serta forum pimpinan daerah (Forkopimda) setempat.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Gumas mengungkapkan tahun 2026 mendatang merupakan tahun transisi yang sangat krusial dalam perencanaan pembangunan daerah.

“RKPD Gumas 2026 ini merupakan momen yang sangat penting dan strategis bagi kita untuk mengkomunikasikan. Juga mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan dengan merumuskan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah,” ucap Herson B. Aden.

Lebih lanjut, menurut Herson, RKPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada tahun 2024 yang akan dituangkan pada RPJMD Gunung Mas Tahun 2025-2029.

Oleh karena itu, pada tahun ini RPJMD baru 2025-2029 akan disusun berdasarkan visi dan misi dari kepala daerah terpilih hasil Pilkada tahun 2024, sehingga RKPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2026 ini harus juga selaras dan sinergi terhadap RPJMD tersebut.

“Forum konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah,” ungkap Herson.

Dia juga menambahkan, forum konsultasi publik ini baru tahap awal. Masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten, hingga evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah.

“Saya harap, ini menjadi media pembentukan komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah,” imbuhnya. (rdo/abe)