PALANGKA RAYA-Dalam rangka mitigasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng telah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar kurang lebih Rp 100 miliar.
Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng, Ahmad Toyib. Ia membeberkan, untuk anggaran BTT diatas Rp 100 miliar dan anggarannya tidak dipastikan karena fleksibel menyesuaikan dengan kejadian atau musibah yang terjadi dilapangan.
“Anggaran BTT diatas Rp 100 miliar, untuk banjir tim anggaran pemerintah daerah (Pemda) yang mengalokasikannya, jadi BTT itu sebenarnya penggunaanya fleksibel, semisal banjir, karhutla. Penanganan karhutla tidak dipatok,” ujar Toyib saat diwawancarai awak media, Rabu (5/6/24).
Ia mengungkapkan, saat ini lokasi khusus (lokus) kabupaten yang terjadi karhutla cukup besar pada beberapa kabupaten se-Kalteng.
“Berdasarkan pengalaman tahun kemarin karhutla yang cukup besar dari berbagai kabupaten diantaranya dari Barito Selatan, Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Katingan. Daerah barat Sukamara, Pangkalan Bun, Pulang Pisau, Kapuas, Palangka Raya dan Katingan,” ucapnya.
Ditambahkannya, Kota Palangka Raya dianggap Pemerintah Provinsi (Pemprov) berpotensi untuk memberikan efek kepada Kalteng. Mengingat Kota Palangka Raya merupakan ibu kota dari Provinsi Kalteng.
Sementara untuk penetapan status siaga dijelaskannya, ada 11 indikator. Salah satunya adanya pertimbangan teknis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dimana curah hujan atau tingkat potensi panas.
“Kita menganggap pemprov ini adalah ring satunya provinsi, karena memang berpotensi untuk memberikan efek kepada ibukota provinsi Kalteng dalam hal ini Palangka Raya. Untuk itu, menjadi perhatian khusus dari upaya-upaya sarana dan prasarana (sapras), satuan tugas (satgas) darat maupun udara. Pemprov lebih fokus kepada daerah tersebut,” pungkasnya. (ifa/cen)
