Tingkatkan Transparansi Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Tingkatkan Transparansi
Sekda Katingan, Pransang, S.Sos menghadiri pembukaan Entry Meeting yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kalteng bersama OPD, di Ruang Rapat Bupati, baru-baru ini. Foto: IST

KASONGAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Katingan, Pransang, S.Sos menghadiri pembukaan Entry Meeting yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah bersama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, di Ruang Rapat Bupati Katingan, baru-baru ini.

Entry Meeting ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pertemuan ini dihadiri oleh para pejabat dari berbagai organisasi perangkat daerah.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan agar OPD tidak perlu takut dalam menjalani pemeriksaan.

“Justru dengan diperiksa, kita bisa lebih mawas diri dan tidak bablas dalam melaksanakan tugas maupun tanggung jawab sebagai pejabat pemerintah,” ujarnya.

Pransang berharap, entry meeting di Kabupaten Katingan dapat menghasilkan berbagai rekomendasi dan langkah-langkah strategis yang dapat membantu optimalisasi pengawasan pemerintahan daerah.

“Termasuk pula, memperkuat kerjasama antara Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berintegritas,” imbuhnya.

Tim dari inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah ini akan dibagi dalam tiga. Masing-masing tim akan bertugas di posko yang berbeda. Posko yang akan digunakan yaitu Dinas Pendidikan Katingan, Dinas PUPR Katingan dan Dinas Kesehatan Katingan.

“Kami hanya membutuhkan data, dan kami berharap data yang kami perlukan sudah tersedia,” ungkap salah satu Tim Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan tersebut, beberapa agenda penting dibahas, termasuk evaluasi kinerja tahun sebelumnya, perencanaan program kerja kedepan serta strategi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi.

Para peserta juga diajak untuk memberikan masukan dan gagasan guna perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan. (ndi)