PALANGKA RAYA-Sejumlah massa yang tergabung dalam kelompok ormas melakukan aksi protes atas dugaan perambahan hutan yang dilakukan oleh PT Kapuas Maju Jaya (KMJ).
Aksi protes tersebut terekam dalam sebuah video yang tersebar di sejumlah media sosial. Terlihat massa berkumpul di salah satu base camp PT KMJ di Kapuas.
Aksi massa ini diduga terkait perambahan hutan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit ini. Aksi massa ini mendapat dukungan penuh dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kalimantan, Pusat Pengaduan dan Pelaporan Masyarakat Pencari Keadilan Republik Indonesia (P2MPK-RI), Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Law and Development Watch (LDW) Central.
“Kami sangat mendukung gerakan masyarakat adat dayak yang didampingi oleh Ormas Dayak yang menduduki area di PT KMJ guna menuntut penyelesaian masalah sengketa lahan yang sudah berkepanjangan dan sampai saat ini belum tuntas,” kata Nelpianus dan Julegar dari P2MPK-RI melalui siaran pers, Sabtu (27/10/2023) dilansir dari kalteng.co.
PT KMJ diduga telah melakukan perambahan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK), dan hutan produksi (HP) serta melakukan penggarapan termasuk penanaman kelapa sawit di luar izin. Hal ini tampak dikuatkan dari hasil peta citra satelit dari area PT KMJ.
Tangkapan citra satelit area PT KMJ yang diduga terjadi perambahan kawasan hutan produksi untuk perkebunan kelapa sawit.
Dikatakan, pihaknya minta kepada Pj Bupati Kapuas agar bersama dengan instansi terkait lainnya segera turun tangan menyelidiki hal tersebut dan memberi sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan ada tebang pilih, selama ini sedikit-sedikit selalu masyarakat adat yang salah dan dituduh melanggar hukum ini itu. Ini kami lampirkan faktanya agar menjadi dasar untuk proses lebih lanjut,” ujarnya.
Menurutnya, hukum harus berkeadilan. PT KMJ ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh warga negara Malaysia, jangan sampai sesama anak bangsa ini diadu domba oleh bangsa lain seperti masa penjajahan zaman dahulu kala.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami juga minta kepada Pj. Bupati Kapuas agar segera turun ke lapangan dan memberikan solusi atas permasalahan sengketa lahan tersebut sampai tuntas.
“Kami merasa perlu mengingatkan para stakeholders/pemangku kepentingan terkait agar jangan sampai terulang lagi peristiwa seperti yang terjadi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan yang menyebabkan terjadinya perusakan, pembakaran bahkan jatuh korban nyawa dan luka-luka, hal yang sama jangan sampai terjadi juga di wilayah Kabupaten Kapuas. Ini suasana kita menjelang Pemilu, mari saling menjaga kamtibmas,” ujar Nelpianus dan Julegar. (*/tur/kpg/cen)
