PALANGKA RAYA – Birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak dalam pembangunan. Adanya reformasi birokrasi diterapkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi penting terhadap urusan bersama baik pemerintah pusat maupun daerah.
Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsda TNI Arif Mustofa. Namun demikian menurutnya, reformasi birokrasi masih mengalami masalah yang menyebabkan implementasinya belum berjalan optimal.
“Permasalahan ini diantaranya adalah pola pikir birokrat dan kurangnya komitmen pimpinan. Pola pikir birokrat yang masih menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayanan publik, seperti lambannya pelayanan, prosedur yang berbelit dan budaya afiliasi yang melekat sehingga dapat mendorong terjadinya praktik KKN. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan akan mendorong terciptanya good and clean governance di lingkungan kerja masing-masing,” ucapnya saat menjadi keynote speech dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (16/5) pagi.
FKK digelar dalam tema Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik melalui komitmen Kepala Pemerintah Daerah untuk percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) se-Kalimantan Tengah (Kalteng).
Membuka secara resmi kegiatan tersebut, Wagub Kalteng Edy Pratowo mewakili Gubernur dalam sambutannya mengatakan sepakat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi.
“SPBE dalam reformasi birokrasi menjadi bagian penting diterapkan dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia berbasis digital sehingga mampu menghadirkan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat,” imbuh Wagub.
Lebih lanjut, Wagub berharap percepatan penerapan SPBE dapat dilakukan Bersama seluruh instansi dan stakeholders terkait agar kemudian menghasilkan dorongan perbaikan tata Kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi dan terdigitalisasi.
“Akselerasi dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dan SPBE di Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalteng tujuannya tidak lain sebagai upaya percepatan pembangunan dan pemberian pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur yang dihadiri oleh Wagub Kalteng Bersama dengan Wali Kota dan Bupati di 13 Kabupaten se-Kalteng melakukan penandatanganan butir-butir Pernyataan Komitmen Bersama sebagai bentuk keseriusan dan kesanggupan dalam melaksanakan perbaikan tata Kelola pemerintahan terhadap implementasi reformasi birokrasi melalui keterpaduan SPBE. (fit*)
BACA JUGA: Pria Lajang Tewas Telanjang
