PALANGKA RAYA – Irjen Kemendagri RI, Tomsi Tohir, mengungkap meski sudah memasuki panen raya sebanyak 40 pemerintah daerah masih kekurangan stok dan mengalami gejolak harga komoditas beras.
Pemerintah daerah yang dimaksud jika melihat dari release Kemendagri RI dalam tabelnya per maret 2023 terdata salah satu diantaranya berada di Kabupaten Lamandau yang mengalami defisit beras dengan angka minus 13,41 persen.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengatakan adanya kenaikan harga beras merupakan suatu kewajaran disamping menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dimana rata-rata harga di pasaran mencapai Rp 13.500 ribu.
“Kiranya hal ini merupakan bagian dari perkembangan ekonomi yang dapat membawa suatu perbaikan bagi masyarakat. Sehingga adanya kenaikan ini mudah-mudahan mereka akan mengambil pelajaran agar dapat mengatur kehidupan rumah tangga, memperbaiki pola konsumsi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalteng, Sunarti, mengungkap naiknya harga beras di saat panen raya ini turut dipengaruhi oleh biaya produksi yang juga naik.
“Memang saat ini kita sedang panen raya namun biaya produksi juga naik. Per tanggal 15 Maret kemarin sudah ditentukan HET untuk beras medium maupun premium oleh Kepala Badan Pangan Nasional yang mana kita masuk di wilayah zona dua, HET beras medium mencapai Rp 11.500 ribu dari yang sebelumnya hanya Rp 8.700 ribu,” ungkapnya.
Meski demikian lanjutnya, penjualan beras murah masih terus dibagikan pihaknya yang mana bersumber dari beras berkualitas olahan petani lokal yang telah mendapatkan subsidi.
“Kami juga membeli gabah petani melalui dinas koperasi untuk kemudian kita simpan. Jika pada suatu saat mengalami gejolak harga, gabah ini akan kita pasarkan. Inilah salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga,” tandasnya. (fit*/cen)
BACA JUGA : Festival Tambun Bungai Resmi Ditutup
