KASONGAN – Fraksi Amanat Indonesia Raya DPRD Kabupaten Katingan menyatakan, menyetujui agar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dibahas lebih lanjut. Agar nantinya, didapatkan kesepakatan bersama antar Pemerintah Kabupaten Katingan dan DPRD Kabupaten Katingan. Sehingga pada saatnya, akan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda).
Hal tersebut diungkapkan Budy Hermanto, selaku Juru Bicara Fraksi Amanat Indonesia Raya menyampaikan, dalam Rapat Paripurna DPRD Katingan dengan agenda penyampaian pemandangan umum. Pada kesempatan itu, mereka juga menyampaikan sejumlah catatan dan saran kepada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan.
Menurut Budy, Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta penjelasan dari pemerintah daerah terkait dengan penyediaan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kami mohon penjelasannya mengenai penyediaan dana dua persen tersebut program perlindungan sosial,” ujarnya.
Fraksi Amanat Indonesia Raya menyarankan kepada pemerintah daerah, untuk melakukan kajian yang baik dan Komprehensif terhadap potensi-potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sehingga kedepannya, dapat terwujud kemandirian pendapatan anggaran daerah Kabupaten Katingan yang sama-sama kita cintai,” tutur Budy.
Terkait bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Katingan, lanjut Budy, Fraksi Amanat Indonesia Raya mengharapkan agar pemerintah daerah memberikan bantuan untuk warga yang terdampak.
“Kami harapkan kehadiran pimpinan daerah dalam keadaan bencana banjir ini, dapat melihat langsung ke lapangan serta hadir dalam bentuk lainnya. Seperti, penyaluran bantuan sembako bagi warga,” katanya.
Pihak dewan berharap, jangan sampai nantinya ada masyarakat terdampak banjir yang terlantar dan bahkan kelaparan akibat penyaluran bantuan yang diterima belum sepenuhnya mencukupi.
“Akibat banjir ini, masyarakat tidak bias melaksanakan aktifitasnya seperti biasa. Untuk itu, kami mohon kiranya Bupati Katingan serta pemerintah daerah untuk membantu menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir,” pungkasnya. (ndi)
