PALANGKA RAYA – Mahasiswa di Kota Palangka Raya, Kalteng, turun ke jalan melakukan aksi penolakan kenaikan BBM di gedung DPRD Provinsi Kalteng, Senin (5/9/2022).
Dalam aksi tersebut, ada lima tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Pertama, menuntut DPRD Kalteng mendesak DPR RI mengaudit BPH Migas dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Kedua, meminta DPRD Kalteng mendesak DPR RI usut tuntas jual beli dana distribusi BBM bersubsidi. Ketiga, meminta Kementerian ESDM mengawal stabilitas harga BBM bersubsidi.
Keempat, mendesak kementerian keuangan untuk meningkatkan dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.
Kelima, meminta DPRD malakukan RDP bersama gubernur untuk penerapan regulasi penyaluran BBM bersubsidi.
“Tuntutan kita sudah ditandatangani bersama dengan Ketua DPRD Kalteng,” ungkap Koodinator Aksi, Erna.
Mahasiswa akan memberikan waktu kepada para wakil rakyat untuk merealisasikan dalam waktu dekat. Apabila tidak ada, maka mahasiswa akan kembali turun.
“Kita beri waktu 3×24 jam untuk realisasikan tuntutan kita,” tegasnya.
Disisi lain, sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi diduga sempat mendapat ancaman dari oknum yang mengaku sebagai polisi. Ancaman itu didapat usai mahasiswa menggelar aksi.
“Kami mendapat ancaman sebelum menggelar aksi penolakan BBM ini. Kami diancam untuk tidak menggelar aksi, ini sebuah intimidasi,” kata salah satu mahasiswa.
Dari ancaman itu, mahasiswa menginginkan oknum yang mengaku polisi tersebut agar ditegur oleh pimpinannya, sebab aksi mahasiswa ini merupakan bentuk demokrasi. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengancam atau mengintimidasi mahasiswa ketika hendak melakukan unjuk rasa, karena hal itu secara langsung membungkam hak rakyat.
“Mahasiswa membela hak rakyat, tentunya merupakan bentuk demokrasi,” tegasnya.(cen)
