KUALA KURUN – Tiga smart program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) yakni Smar Agro, Smart Tourism dan Smart Human Receuses. Berkaitan dengan itu DPRD Kabupaten Gumas mengomentari terkait infrastruktur yang ada di wilayah ini, harus diperhatikan dalam mendukung tiga smart.
Sekretaris Komisi II DPRD Gumas Untung J Bangas mengatakan, tentu harus didukung program tiga smart tersebut. Salah satunya disegi infrastruktur yakni jalan di wilayah ini, harus bisa dirasakan masyarakat dengan baik, dalam perjalanan bisa aman serta lancar. Akan tetapi, kata dia, ada terkesan pembiaran.
“Kami melihat adanya pembiaran yang terjadi, dimana perusahan besar swasta (PBS) dari Batu bara, HPH dan Sawit, melaluinya dijadikan untuk jalan produksi, sehingga timbul kerusakan yang merugikan daerah, bagaimana program berjalan kalau infrastruktur kita tidak pernah baik, nyaman, aman dan lancar,” tegas Untung J Bangas, belum lama ini.
Sedangkan, Untung mengklaim, ada beberapa PBS yang ada memalui jalan Lintas Kurun Palangka Raya seperti, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan itu. Sementara untuk melalui jalan tersebut, dijelaskan Untung, sama sekali tidak ada legalitas. Hal ini, terkesan pembiaran, sehingga menimbulkan kerusakan bahkan berakibat fatal akan terjadi lakalantas.
“Para PBS ini tidak ada legalitasnya lalui jalan Umum, karena meraka tidak diharuskan bahkan mereka tidak ada legalitas UU lalulintas untuk melintasi, dari sisi Peraturan Pemerintah, ataupun Perda tidak ada dan Amdal mereka tidak melalui jalan umum,” jelasnya.
Legislator ini menilai, ada tiga perusahan batu bara memakai jalan umum, menuju wisata alam Tahura Lapak Jaru. Dirinya pun meminta penjelasan terkait legalitas dari perusahan yang beroperasi dan telah produksi tersebut bahkan mengunakan fasilitas publik.
“Saat ini ada tiga perusahan batu bara yang memakai jalan umum, melalui Jalan Tahura Lapak Jaru, kami dari fraksi Demokrat mohon dijelaskan legalitas dari PBS yang menggunakan jalan umum ke Tahura itu. Tidak itu, juga seperti jalan Kurun-Tumbang Miri juga banyak yang rusak PBS tidak bertanggung jawab memperbaikinya,” pungkasnya. (nya/abe)
