PULANG PISAU – Komitmen Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dalam mengungkap perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Dana Desa (DD) di Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, semakin terang benderang.
Hal itu dibuktikan, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Dr Priyambudi SH MH didampingi Kasi Pidsus, Muhammad Arsyad SH dan Kasi Datun, Fuat Zamroni SH, mengunjungi kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalteng, untuk koordinasi dan konsultasi terkait perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Desa Talio Hulu, Selasa (2/11/2021).
Kedatangan rombongan Kejari Pulpis disambut Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Bambang Ari Setiono beserta salah satu Tim Auditor BKPP Kalteng.
Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Dr Priyambudi SH MH, menyampaikan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau membutuhkan kerja sama dengan BPKP, selaku lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan, untuk membantu menghitung kerugian negara dalam kasus yang sedang ditangani.
Kompleksitas dan tantangan dalam menghitung kerugian negara, kata Priyambudi, kerjasama dan keahlian para auditor sangat dibutuhkan agar dapat menghitung kerugian negara dengan tepat dan akurat.
“Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh para auditor BPKP, kita yakin kerugian negara dalam kasus korupsi Dana Desa, Talio Hulu dapat dihitung dengan tepat dan akurat, sehingga pembuktian tindak pidana korupsi dapat terwujud dengan tuntas. Sehingga dengan upaya JPU atau Jaksa Eksekutor dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, ” ucap Priyambudi, Kamis (4/11/2021).
Kerja sama dan sinergitas antara Kejari Pulpis dan BPKP Provinsi Kalteng ini, kata Priyambudi, diharapkan dapat memperlancar jalannya penanganan perkara Tipikor dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, membawa manfaat, dan berkepastian hukum.
Sementara itu, Kepala Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng, Bambang Ari Setiono, menyampaikan BPKP sesuai wewenang, tugas dan fungsinya siap bekerja sama dan bersinergi membantu Kejaksaan Negeri Pulang Pisau untuk melakukan penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana desa Talio Hulu.
BPKP kata Bambang, telah menyiapkan tim auditor yang sebelum ini sudah beberapa kali berkoordinasi dengan tim penyidik Kejari Pulpis, sehingga sudah cukup mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk segera menghitung kerugian negara.
“BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng akan segera menurunkan tim auditornya untuk segera melakukan langkah-langkah bersama dengan tim penyidik,” ucapnya
Untuk itu, lanjutnya, jika tim dapat dengan segera menindaklanjuti petunjuk-petunjuk tim auditor maka, akan semakin cepat pula penghitungan kerugian negara dapat diselesaikan.
” Bagaimanapun ini sebuah kepercayaan kepada kami, bahwa BPKP adalah lembaga yang dipercaya oleh Lembaga penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi, ” demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Bambang Ari Setiono. (ung/cen)
