KASONGAN – Bupati Katingan, Saiful, S.Pd, M.Si menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang dihadapi daerahnya dalam kegiatan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dari Media Center Diskominfostandi Kabupaten Katingan, baru-baru ini.
Dalam forum yang diikuti para kepala daerah se-Indonesia itu, Bupati Katingan secara terbuka mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan, mulai dari tekanan belanja pegawai hingga keterbatasan anggaran pembangunan akibat pemotongan transfer ke daerah.
Salah satu isu utama yang disampaikan adalah kebijakan pemerintah pusat terkait penekanan belanja pegawai hingga di bawah 30 persen dari total APBD. Menurut Saiful, kondisi tersebut sangat sulit diterapkan di Kabupaten Katingan.
“Saat ini belanja pegawai kami berada di kisaran 47 persen. Jika harus ditekan hingga di bawah 30 persen, maka akan sangat berat bagi kami, bahkan berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap pegawai dan pelayanan publik,” ujarnya.
Dia menjelaskan, bahwa tingginya belanja pegawai tidak terlepas dari kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2024 hingga 2025, Kabupaten Katingan telah mengangkat sekitar 3.000 pegawai, yang sebelumnya berstatus tenaga harian lepas (PHL).
“Kebijakan pengangkatan ini tentu harus kami jalankan, namun konsekuensinya beban anggaran menjadi sangat besar. Bahkan jika dilakukan pengurangan pegawai sekalipun, target belanja di bawah 30 persen tetap sulit tercapai,” tuturnya.
Selain itu, Bupati Saiful juga menyoroti pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang dinilai sangat berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah.
Dia menyebut, jika pada tahun 2025 terjadi pemotongan sekitar Rp. 98 miliar, dan pada tahun 2026 meningkat menjadi sekitar Rp. 340 miliar. Secara total, pengurangan anggaran mencapai kurang lebih Rp. 445 miliar.
Akibatnya, APBD Kabupaten Katingan yang semula diharapkan dapat menopang berbagai program pembangunan, kini hanya berada di kisaran Rp. 1,2 triliun.
“Dengan kondisi ini, banyak program pembangunan yang tidak dapat kami realisasikan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan hingga penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini tentu berdampak langsung pada masyarakat,” ungkapnya. (ndi)
