PALANGKA RAYA – Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini menyoroti pentingnya kolaborasi erat antara legislatif dan eksekutif dalam menghasilkan kebijakan daerah yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya, Zaini menegaskan, bahwa hubungan harmonis antara pemerintah kota dan DPRD bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan strategis yang tepat sasaran.
Menurutnya, berbagai masukan yang diberikan DPRD selama masa persidangan menjadi bahan penting dalam menentukan arah pembangunan ke depan.
Ia menyebut, peran legislatif tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra aktif dalam memperkuat kualitas kebijakan publik.
“Setiap saran dan rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi pertimbangan serius bagi kami dalam merumuskan kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Lebih jauh, Zaini menekankan bahwa kualitas produk hukum daerah menjadi faktor penentu keberhasilan otonomi daerah. Peraturan daerah yang disusun secara matang, selaras dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan kearifan lokal dinilai mampu mempercepat implementasi program pembangunan.
Ia juga mengingatkan, bahwa tanpa sinergi yang kuat, berbagai program yang telah direncanakan berpotensi tidak berjalan optimal. Karena itu, ia mendorong agar komunikasi dan koordinasi antar lembaga terus diperkuat.
Di sisi lain, Zaini mengapresiasi kinerja DPRD yang dinilai telah menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan secara baik selama masa persidangan sebelumnya.
Ke depan, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya berharap, kolaborasi yang telah terjalin dapat semakin solid guna mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. (ifa/abe)
