KASONGAN – Wakil Bupati Katingan, Firdaus, ST menyampaikan Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Katingan Tahun Anggaran 2025, baru-baru ini.
Kegiatan tersebut diagendakan dalam rangka Rapat Paripurna DPRD Katingan, baru-baru ini.
Rapat paripurna dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan, unsur Forkopimda, perwakilan Kejaksaan Negeri dan Polres, para kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers serta undangan lainnya.
Bupati Katingan, Saiful, S.Pd, M.Si dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Bupati mengatakan bahwa penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD.
Selain itu, disampaikan pula capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan selama tahun 2025, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
“Pendapatan daerah ditargetkan lebih dari Rp1,3 triliun dengan realisasi mencapai sekitar 94,46 persen. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan lebih dari Rp1,4 triliun dengan realisasi sekitar 94,39 persen,” jelas Firdaus.
Menurut dia, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui berbagai program prioritas. Diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan sosial.
Kemudian, berupaya pemerataan tenaga kesehatan hingga ke wilayah terpencil, peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan.
“Selanjutnya, pembenahan manajemen PDAM menjadi bagian dari langkah strategis yang dilakukan. Selain itu, penguatan pengawasan internal juga terus dilakukan melalui audit, monitoring, dan evaluasi guna memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan,” sebut Wakil Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Firdaus juga menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Katingan selama tahun 2025 tetap terjaga dengan baik berkat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat.
“Kami berharap, DPRD Kabupaten Katingan dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang,” imbuhnya. (ndi)
