Pemkab Katingan Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2027

Pemkab Katingan
Pemkab Katingan mulai menyusun arah pembangunan Tahun 2027 melalui Musrenbang RKPD, di Aula Bappedalitbang, Senin (30/3/2026). Foto: Diskominfostandi Katingan

KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan mulai menyusun arah pembangunan Tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD digelar di Aula Bappedalitbang, Senin (30/3/2026).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Katingan Saiful, S.Pd, M. Si didampingi Wakil Bupati Firdaus, ST. Hadir pula kala itu sejumlah Anggota DPRD Katingan, Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, hingga unsur dunia usaha dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, bahwa Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan yang sebelumnya dihimpun dari tingkat desa dan kecamatan dengan rencana kerja pemerintah daerah.

“Musrenbang ini merupakan ruang bersama untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Saiful.

Untuk tahun 2027, lanjutnya, Pemkab Katingan mengusung tema pembangunan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta optimalisasi potensi unggulan daerah.

Sejumlah sektor diprioritaskan, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan guna memperkuat konektivitas wilayah, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah daerah, juga menargetkan pengembangan sektor unggulan seperti pertanian dan perkebunan sebagai penggerak ekonomi lokal.

“Perencanaan tidak boleh hanya ambisius di atas kertas, melainkan harus realistis dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, seluruh perangkat daerah hendaknya lebih selektif dalam menyusun program. Setiap program harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Saiful.

Selain itu, tambah bupati, sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi juga menjadi perhatian agar pembangunan daerah tetap sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

“Partisipasi berbagai pihak dalam forum ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas perencanaan. Masukan dari masyarakat, DPRD hingga pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya. (ndi)