MUARA TEWEH – Berbagai usulan dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Teweh Selatan telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui jalur formal, seperti usulan pokok pikiran (pokir), hasil reses, dan konferensi kerja (konker). Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Netty Herawati, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Teweh Selatan, Senin (9/2/2026).
Netty menyoroti kondisi infrastruktur dasar di wilayah Teweh Selatan yang dinilai masih memerlukan perhatian serius, khususnya terkait ruas jalan yang belum memadai.
“Teweh Selatan masih banyak jalan-jalan yang harus dibenahi dan semoga pada 2027 semakin banyak yang bisa kita laksanakan,” ujarnya dalam forum tersebut.
Di sektor kesehatan, aspirasi masyarakat banyak menyoroti keterbatasan tenaga medis, terutama bidan di desa-desa. Menurut Netty, kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Masih ada beberapa desa yang sampai saat ini hanya memiliki satu bidan, sehingga pelayanan kesehatan menjadi sangat terbatas,” jelasnya.
Ia berharap Dinas Kesehatan Barito Utara dapat menambah alokasi tenaga bidan guna memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Permasalahan serupa juga terjadi di sektor pendidikan. Netty mengungkapkan adanya kekosongan guru di sejumlah sekolah akibat mutasi atau perpindahan tugas. Melalui pokir Komisi I, pihaknya mengusulkan penyegaran serta penataan ulang penempatan guru kepada Dinas Pendidikan Barito Utara untuk mengatasi ketimpangan tersebut.
Selain itu, persoalan klasik terkait ketiadaan aliran listrik kembali mencuat. Warga Desa Butong hingga kini masih mempertanyakan kapan desanya dapat menikmati penerangan listrik.
“Mudah-mudahan pada 2027 Desa Butong sudah bisa teraliri listrik,” harap Netty.
Ia menjelaskan, usulan elektrifikasi desa yang diajukan pada 2026 sempat terhambat akibat proses pergantian pimpinan di PLN setempat.
Meski pemerintah daerah telah memberlakukan kebijakan berobat gratis bagi pemegang KTP Barito Utara, Netty mencatat masih adanya keluhan masyarakat terkait implementasinya.
“Masih banyak keluhan, misalnya jika terjadi kecelakaan atau luka ringan, warga tetap harus menggunakan BPJS saat berobat di rumah sakit,” tuturnya.
Sebagai penutup, Netty juga meminta pelaku usaha, baik di sektor pertambangan maupun perkebunan, agar menjalankan kewajiban sosial perusahaan. Ia berharap dunia usaha dapat berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur di wilayah operasional masing-masing. (tia/cen)
